JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengonfirmasi bahwa Bupati Pati, Sudewo, menjadi salah satu kepala daerah yang terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan. Informasi ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, meskipun ia belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai kasus yang menimpa Sudewo.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” ujar Budi saat dikonfirmasi, Senin (19/1/2026).
Sudewo sebelumnya menjadi sorotan publik setelah kebijakan yang diambilnya memicu kontroversi dan demonstrasi dari masyarakat Kabupaten Pati. Salah satu kebijakan yang menyebabkan kemarahan warga adalah penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berujung pada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Keputusan ini membuat puluhan ribu warga Pati bergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Penolakan dan Tuntutan Warga
Dalam beberapa kesempatan, warga Pati menyampaikan harapan agar Sudewo segera mengundurkan diri dari posisinya. Koordinator Lapangan Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto, menyatakan bahwa pihaknya sudah memberi saran agar Sudewo mundur sebelum tanggal 13 Agustus demi menjaga kondusivitas dan martabatnya.
“Supaya tertib, aman, damai, sebelum tanggal 13 Agustus seharusnya dia gelar konferensi pers, nyatakan mengundurkan diri, untuk menjaga martabat,” ujar Teguh.
Tidak hanya itu, pada Senin (1/9/2025), ratusan warga Pati memadati halaman Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Mereka membawa bendera bertuliskan “Save Pati” dan “Masyarakat Pati Bersatu”. Dalam pertemuan tersebut, KPK menyatakan akan berkoordinasi secara internal untuk memberikan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Pati, Sudewo, dari jabatannya.
Kasus DJKA dan Keterlibatan Korupsi
Sebelumnya, Sudewo juga pernah dipanggil sebagai saksi terkait kasus suap pembangunan jalur kereta di Direktur Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Setelah diperiksa, Sudewo mengaku telah memberikan keterangan dengan jujur kepada penyidik.
“Iya saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,” kata Sudewo.
Namun, warga tetap meminta KPK untuk menetapkan status hukum Sudewo terkait kasus tersebut. Koordinator Lapangan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Suharno, menilai bahwa masyarakat tidak nyaman dengan kepemimpinan Sudewo yang diduga terlibat korupsi.
Gagal Dimakzulkan
Meski ada desakan untuk memakzulkan Sudewo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi menolak wacana pemakzulan. Hasil voting dalam rapat paripurna menunjukkan bahwa sebanyak 36 anggota DPRD Pati menolak pemakzulan, sementara 13 anggota lainnya setuju agar Sudewo dilengserkan dari jabatannya.
Fraksi yang menolak pemakzulan berasal dari Gerindra, PKB, PPP, Golkar, Demokrat, dan PKS. Sementara itu, seluruh anggota Fraksi PDIP menyatakan dukungan agar Sudewo diberhentikan.
Terjaring OTT KPK
Akhirnya, nama Sudewo kembali mencuat setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Meski demikian, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo masih belum mengungkap detail lebih lanjut tentang kasus yang menjerat Sudewo.
“Saat ini, yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus,” ujar Budi.
