Pemilu Langsung vs Pemilu DPRD

Kepala Daerah yang Dipilih Langsung: Kontradiksi dengan Negara Kesatuan

Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme Pilkada merupakan sebuah mekanisme yang dinilai kontradiktif dengan konsep negara kesatuan yang selama ini dianut oleh Indonesia. Hal ini terjadi karena dengan sistem pemilihan langsung, pertanggung jawaban kepala daerah lebih berorientasi pada masyarakat lokal di wilayahnya, bukan kepada pemerintah pusat yang seharusnya menjadi komando utama dalam sistem pemerintahan negara kesatuan.

Sebelum era reformasi, sistem penunjukan kepala daerah dari pemerintah pusat pernah digunakan. Namun, dalam perjalanannya, banyak desakan untuk mengubah mekanisme tersebut. Mereka yang mendukung perubahan mengatakan bahwa kepentingan masyarakat di daerah akan lebih baik diwakili oleh orang asli daerah jika mereka langsung dipilih oleh rakyat. Dengan demikian, kontrak kepemimpinan oleh kepala daerah selama masa jabatannya dapat diawasi dan dikawal bersama oleh rakyat.

Namun, ada bahaya bagi negara kesatuan jika legitimasi rakyat yang kuat justru dimaknai secara liar oleh kepala daerah untuk mengambil langkah-langkah yang tidak sejalan dengan pemerintah pusat. Fenomena ini sering kali terjadi di Indonesia, di mana pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sejalan dalam hal kebijakan. Di satu sisi, pemerintah pusat membutuhkan ruang kendali yang luas, namun di sisi lain, pemerintah daerah sebagai pemegang otonomi juga memiliki celah untuk mengambil keputusan sendiri.

Pertanyaan filosofis yang muncul adalah apakah kita tetap komitmen untuk memperkuat sistem negara kesatuan atau justru terus mendorong partisipasi masyarakat daerah dalam sistem politik di daerahnya sebagai jawaban atas trauma sistem sentralistik sebelum era reformasi? Atau, dengan pertanyaan yang lebih realistis, yang manakah dari dua pilihan tersebut yang paling mungkin mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat di daerah?

Wacana Pilkada DPRD

Berdasarkan pengalaman pilkada langsung, para elit partai politik di pusat, termasuk Presiden Prabowo sejak awal dilantik, sering menyuarakan bahwa pilkada itu mahal, kacau, dan melelahkan. Alih-alih mengkaji pilihan antara pilkada langsung atau pilkada DPRD dari sisi filosofis atau komitmen terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakat daerah, diskursus justru beralih ke ranah teknis.

Pilkada DPRD dianggap sebagai solusi dari tiga masalah utama pilkada langsung: mahal, kacau, dan melelahkan. Anggaran yang dikeluarkan untuk pelaksanaan pilkada di tahun 2024 mencapai sekitar 37 triliun rupiah. Jika logika ini diterima, maka potensi perubahan mekanisme pemilu legislatif dan pilpres pun bisa terjadi, karena biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar, yaitu sekitar 71 triliun rupiah, dan prosesnya jauh lebih melelahkan.

Ini membawa risiko bahwa proses demokrasi tidak lagi dilihat sebagai investasi negara untuk menghadirkan kepemimpinan politik berkualitas, melainkan hanya fokus pada pilihan yang paling murah dan tidak melelahkan. Pertanyaannya adalah, apakah pertimbangan mencari jalan yang paling murah dan meriah demi menjaga kondisi fiskal tetap menjadi prioritas ketika fokus bergeser ke aspek penghasilan DPR?

Penghasilan DPR: Perbandingan dengan Negara Lain

Tahun 2025 menunjukkan bahwa penghasilan anggota DPR di Indonesia jauh di atas negara tetangga seperti Singapura maupun Amerika Serikat. Indonesia berada di kisaran 86-107 juta/bulan, atau sekitar 16-20 kali UMR (Upah Minimum Regional) yang berkisar 5,5 juta/bulan. Sementara itu, penghasilan DPR di Singapura berkisar 185,7 juta/bulan atau hanya 3-4 kali UMR yang berkisar 45 juta/bulan. Di Amerika Serikat, penghasilan DPR berkisar 236,2 juta/bulan atau hanya 3-4 kali UMR yang berkisar 65 juta/bulan.

Dengan angka yang mencapai 16-20 kali UMR, penghasilan DPR di Indonesia jelas membutuhkan perhatian lebih dari para elit agar dapat disesuaikan, mengingat ketimpangan sosial dan ekonomi yang ada. Bukan hanya untuk berhemat, tetapi juga demi menghadirkan pemimpin politik yang berkualitas.

Masalah Kekacauan dalam Pilkada

Masalah kekacauan yang dimaksud adalah kekhawatiran akan semakin massifnya praktik jual-beli suara saat pilkada langsung yang berdampak pada tingginya cost politic. Permasalahan ini belum akan selesai dengan pilkada DPRD karena pilihan ini berpotensi hanya menggeser praktik jual-beli suara ke ruang yang lebih tertutup. Bahkan lebih parahnya, barang yang dipertukarkan di tingkatan elit sangat mungkin menimbulkan kerusakan yang lebih serius di aspek kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit, seperti konsesi izin tambang, pengelolaan hutan, dan sebagainya.

Solusi Strategis

Pilkada langsung memang memiliki banyak persoalan. Hal ini sejalan dengan tesis Seymour Martin Lipset, ilmuwan asal Amerika Serikat, yang menyoroti risiko demokrasi yang didorong tanpa disertai peningkatan pendidikan dan stabilitas ekonomi yang memadai. Tanpa prasyarat tersebut, risiko jual-beli suara, fanatisme politik buta, dan konflik horizontal dalam pilkada langsung akan selalu ada. Kondisi ini diperparah oleh pragmatisme aktor dan partai politik serta inkompetensi para pemangku kebijakan.

Wacana pilkada DPRD yang ditolak oleh sekitar 67 persen rakyat menurut jajak pendapat LSI menunjukkan bahwa penting bagi pemangku kebijakan untuk tidak memberlakukan pilihan ini. Diskursus antara pilkada langsung dan pilkada DPRD tidak substansial. Tidak mudah, namun yang harusnya mendapat fokus yang lebih serius adalah kesejahteraan rakyat, karena akan berimbas pada kerdeasan dan kedewasaan politik yang baik bagi rakyat.

Ditambah performa aktor dan partai politik yang sepenuhnya didasari dari komitmen kerakyatan, bukan pragmatisme. Jika ini terwujud, baik pilihan pilkada langsung maupun pilkada DPRD sama-sama akan menghasilkan pemimpin politik yang berkualitas.