Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berikan Dukungan Psikososial di Wilayah Terdampak Bencana
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Keluarga Nasional (BKKBN) memberikan perhatian khusus terhadap kelompok rentan yang terkena dampak bencana, terutama sasaran 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD) serta lansia. Pendekatan ini dilakukan sejak fase awal pascabencana dengan membentuk posko dan menyalurkan berbagai layanan, termasuk kesehatan dan keluarga berencana.
Pemerintah juga memastikan bahwa pendampingan tetap berjalan meskipun menghadapi keterbatasan akses dan potensi bencana susulan. Hal ini menjadi fokus utama dalam penanganan darurat di wilayah terdampak bencana Sumatera.
Fokus pada Trauma Healing dan Dukungan Psikososial
Menurut Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, S.Ag, trauma healing menjadi prioritas utama bagi sasaran 3B dan lansia. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan segala yang bisa dibantu untuk masyarakat terdampak.
“Terpenting, apa yang menjadi kewenangan kami dan bisa kami bantu bagi masyarakat terdampak, kami laksanakan,” ujar Menteri Wihaji saat memimpin rapat bersama jajarannya di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Jumat (02/01/2026).
Di wilayah terdampak seperti Aceh, Kemendukbangga telah membentuk posko dan fokus pada intervensi terhadap kelompok rentan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penanganan darurat berjalan efektif sejak awal pascabencana. Layanan yang diberikan mencakup penyaluran bantuan, trauma healing, hingga pelayanan dan sosialisasi keluarga berencana.
Sasaran layanan yang mencakup balita, anak, remaja, ibu hamil dan menyusui, serta lansia, tetap dijangkau meski menghadapi keterbatasan akses dan medan sulit. Pemantauan dan pelayanan kesehatan terus berlanjut bagi kelompok tersebut di tengah masih adanya ancaman bencana susulan.
Koordinasi Melalui Satgas Pemulihan Pascabencana
Untuk memperkuat koordinasi pemulihan pascabencana, DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana Sumatera yang berkantor di Aceh. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa keberadaan perwakilan kementerian dan lembaga di lokasi yang sama diharapkan dapat mempercepat koordinasi dan memudahkan pemantauan perkembangan pemulihan di lapangan.
“Supaya semua terkoordinasi dan bisa kemudian kita selalu mengupdate perkembangan tugas-tugas dari masing-masing supaya tadi seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur Aceh bahwa jelas antara kemudian apa yang kita fokuskan dan yang kita kerjakan,” ujar Dasco.
Rapat koordinasi ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh langkah pemulihan pascabencana dapat berjalan terkoordinasi dan terfokus. Keberadaan Satgas yang berkantor langsung di Aceh diharapkan mampu menurunkan tensi ketegangan di masyarakat serta memperbaiki persepsi publik terhadap kehadiran negara.
Dukungan dari Great Institute
Great Institute juga mendukung pembentukan Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera. Direktur Eksekutif GREAT Institute, Sudarto, menilai bahwa pembentukan Satgas ini merupakan langkah strategis dan responsif atas situasi kebencanaan di Sumatera. Riset mereka menggunakan big data menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang rendah terhadap penanganan bencana di daerah tersebut.
“Pembentukan Satgas Pemulihan Sumatera ini merupakan langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik,” kata Sudarto dalam keterangan tertulisnya.
Ia juga mendukung peran DPR yang diprakarsai oleh Dasco, yang dinilainya aspiratif dan relevan dengan kondisi sosial politik terkini di wilayah terdampak. Satgas ini sebaiknya menunjuk juru bicara resmi yang aktif menyampaikan perkembangan penanganan bencana agar masyarakat merasa negara benar-benar hadir.
Seorang jurnalis online yang gemar membahas tren baru dan peristiwa cepat. Ia menyukai fotografi jalanan, nonton dokumenter, dan mendengar musik jazz sebagai relaksasi. Menulis baginya adalah cara memahami arah dunia. Motto hidupnya: "Setiap berita harus memberi manfaat, bukan sekadar informasi."
