Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi melarang penanaman kelapa sawit di seluruh wilayah provinsi Jabar. Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK yang ditandatangani oleh Gubernur Dedi Mulyadi pada (29/12/2025).
Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa pengembangan komoditas perkebunan harus sejalan dengan kondisi dan daya dukung wilayah. Oleh karena itu, penanaman kelapa sawit dinilai tidak sesuai dengan karakteristik lingkungan Jawa Barat yang memiliki keterbatasan lahan.
Selain itu, wilayah Jawa Barat berfungsi penting sebagai kawasan resapan air dan penyangga ekosistem. Dedi menyarankan alternatif tanaman seperti teh, kopi, karet, dan lainnya.
“Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi,” ujar Dedi.
Dedi juga meminta agar penggantian alih komoditas dilakukan secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit di seluruh provinsi.
“Kalau sudah di luar peruntukan dan bukan habitatnya, ya diganti dengan tanaman lain,” tutur Dedi.
Namun, pendapat Dedi Mulyadi soal larangan penanaman sawit di Jabar mendapat respons dari pakar Institut Pertanian Bogor (IPB).
Melalui media, Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan IPB University, Suwardi, menyatakan bahwa kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit di Jawa Barat tidak tepat.
Menurutnya, secara iklim, Jawa Barat cocok untuk ditanami kelapa sawit. Bahkan, provinsi tetangga seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki curah hujan rendah sehingga tidak cocok untuk kelapa sawit.
“Jelas Pak Dedi Mulyadi tidak tepat dalam membuat surat larangan itu (Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK). Secara geografis dan iklim, sebagian Jawa Barat cocok untuk sawit,” ucap Suwardi.
Suwardi menjelaskan bahwa kelapa sawit justru efisien dalam memanfaatkan air. Tanaman boros dengan air dapat diketahui dari tingkat transpirasinya.
Tanaman dengan banyak stomata pada daun membutuhkan lebih banyak air. Adapun tanaman yang tingkat transpirasinya sangat tinggi atau boros sekali dengan air misalnya tebu dan padi.
“Jadi kalau dikatakan (kelapa sawit) itu boros air, itu salah. Kenapa? Karena transpirasi daun itu mirip-mirip saja dengan kebun karet, kakao, sama saja itu,” tutur Suwardi.
Ia juga menyebut bahwa kelapa sawit di Jawa Barat ditanam di dataran rendah dan tanah yang datar sehingga tidak menyebabkan longsor. Ia melarang penanaman kelapa sawit di permukaan tanah yang miring atau lereng.
Dengan begitu, penataan lokasi penanaman kelapa sawit memang sangat diperlukan. Oleh karena itu, menurutnya menyalahkan kelapa sawit sebagai penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor bukanlah sesuatu yang tepat.
“Itu daerahnya datar semua. Jadi sangat tidak beralasan (kelapa sawit) itu penyebab banjir, enggak ada juga penyebab air-air di daerah menjadi hilang.”
“Saya juga ingin dapat paper-paper kalau ada yang seperti itu, tidak ada kajian,” jelas dia.
Suwardi juga mengklaim petani di Jawa Barat memilih menanam kelapa sawit juga berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibanding komoditas lain. Menurutnya, petani bisa menghasilkan sekitar Rp 6 juta per hektar setiap bulannya, dengan harga tandan buah segar (TBS) mencapai Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram.
“Tanya saja petaninya. Dari segi ekonomi (kelapa sawit) ya pasti bagus. (Kalau disuruh cabut dan diganti komoditas lain) Pasti petani enggak mau lah,” ujar Suwardi.
Demikianlah pendapat pakar IPB soal Dedi Mulyadi ngotot larang penanaman sawit di Jabar.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
