Ahli: Jika AS Tidak Dihukum atas Serangan ke Venezuela, Tiongkok Akan Ikuti Contoh dengan Menyerang Taiwan

Penjelasan Terkait Tindakan Militer AS terhadap Venezuela

Pada hari Sabtu (3/1/2025) dini hari waktu setempat, Amerika Serikat melancarkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela. Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, ditangkap dan dibawa ke New York. Mereka didakwa atas tuduhan terorisme dan kejahatan narkoba. Operasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pihak AS.

Para ahli hukum internasional menyatakan bahwa operasi tersebut bertentangan dengan Piagam PBB. Piagam ini dirancang untuk mencegah konflik berskala besar seperti Perang Dunia Kedua. Pasal 2(4) dalam Piagam PBB menyatakan bahwa negara-negara harus menahan diri dari penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain serta menghormati kedaulatan masing-masing.

Geoffrey Robertson KC, salah satu pendiri Doughty Street Chambers dan mantan presiden pengadilan kejahatan perang PBB di Sierra Leone, mengatakan bahwa serangan terhadap Venezuela melanggar Piagam PBB. Ia menilai tindakan AS sebagai kejahatan agresi, yang dianggap sebagai kejahatan tertinggi menurut Pengadilan Nuremberg.

Elvira Domínguez-Redondo, profesor hukum internasional di Universitas Kingston, juga menyebut operasi tersebut sebagai kejahatan agresi. Sementara itu, Susan Breau, profesor hukum internasional sekaligus peneliti senior di Institute of Advanced Legal Studies, menyatakan bahwa serangan hanya dapat dianggap sah jika AS memiliki resolusi dari Dewan Keamanan PBB atau bertindak untuk membela diri.

Argumen Pembelaan Diri yang Tidak Masuk Akal

Amerika Serikat kemungkinan akan berargumen bahwa serangan terhadap Venezuela dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri. Alasan mereka adalah adanya ancaman dari “organisasi teroris narkoba” yang diduga dipimpin oleh Maduro. Namun, argumen ini dinilai tidak masuk akal oleh para ahli hukum internasional.

Robertson menyatakan bahwa tidak ada alasan logis bagi AS untuk mengklaim tindakan mereka sebagai pembelaan diri. Untuk menggunakan pembelaan diri, AS harus memiliki keyakinan nyata bahwa mereka akan diserang. Namun, tidak ada indikasi bahwa tentara Venezuela akan menyerang AS.

Ia juga menekankan bahwa anggapan Maduro sebagai gembong narkoba tidak dapat membenarkan pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, invasi demi perubahan rezim adalah tindakan ilegal, bahkan jika ada dugaan keterlibatan dalam perdagangan narkoba.

Breau menambahkan bahwa AS harus membuktikan bahwa para pengedar narkoba tersebut benar-benar mengancam kedaulatan AS. Meskipun ia setuju bahwa perdagangan narkoba adalah masalah serius, ia menunjukkan bahwa tidak ada bukti jelas bahwa pengedar narkoba tersebut berasal dari Venezuela atau dikendalikan oleh Maduro.

Sanksi yang Tidak Mungkin Dijatuhkan

Dewan Keamanan PBB memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara demi menjaga perdamaian internasional. Sanksi tersebut bisa berupa pembatasan perdagangan, embargo senjata, hingga larangan perjalanan. Namun, lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, dan Prancis) memiliki hak veto, yang membuat hampir mustahil bagi Dewan untuk menjatuhkan sanksi terhadap AS.

Robertson menyatakan bahwa sanksi harus dijatuhkan oleh Dewan Keamanan, dan AS memiliki hak veto. Ini menunjukkan bahwa Dewan Keamanan menjadi badan yang tidak efektif. Negara yang melanggar hukum internasional dapat menghindari kecaman hanya dengan memvetonya, sehingga lembaga tersebut menjadi lumpuh.

Domínguez-Redondo menyebut situasi ini sebagai kondisi yang nyaris mustahil diatasi. Jika Dewan Keamanan tidak dapat memutuskan sanksi, negara-negara lain hanya bisa memilih apakah akan mengikuti sanksi tersebut atau tidak. Namun, karena AS memiliki hak veto, sanksi tidak akan pernah diputuskan di sana.

Dampak Global: Negara Lain Bisa Mencontoh

Jika AS tidak menghadapi konsekuensi apa pun atas invasi ke Venezuela, para pakar menilai hal tersebut dapat mendorong negara lain untuk melakukan tindakan serupa yang berpotensi melanggar hukum internasional. Robertson menyatakan bahwa China akan mengambil kesempatan untuk menginvasi Taiwan. Ia menilai bahwa invasi Trump ke Venezuela merupakan kejahatan agresi yang sama seperti yang dilakukan Vladimir Putin dengan menginvasi Ukraina.

Domínguez-Redondo menambahkan bahwa situasi ini dapat semakin melemahkan peran Dewan Keamanan PBB. Menurutnya, mekanisme ini telah sangat dilemahkan, terutama oleh AS, tetapi juga oleh Inggris ketika mereka berperang tanpa otorisasi di Irak. Dewan Keamanan telah mengalami erosi yang serius.

Penjelasan Konflik Amerika-Venezuela: Tuduhan Kecurangan Pemilu dan Gembong Narkoba

Amerika Serikat menganggap pemerintahan Maduro tidak sah, dengan alasan adanya kecurangan masif dalam pemilihan umum 2024. Pemerintahan Trump juga telah lama menuduh Maduro menjalankan organisasi kriminal perdagangan narkoba yang dikenal sebagai Cartel de los Soles.

AS mendeklarasikan Cartel de los Soles sebagai organisasi teroris asing pada November lalu. Jaksa Agung AS Pam Bondi mengatakan bahwa Maduro, Flores, dan pejabat senior Venezuela menghadapi dakwaan terkait dugaan “perdagangan narkoba dan konspirasi terorisme narkoba”, menurut dokumen dakwaan yang telah dibuka dan diunggah Bondi di X.

Dakwaan tersebut menyebutkan bahwa sejak 1999, Maduro dan pihak lainnya bekerja sama dengan organisasi perdagangan narkoba internasional untuk mengangkut ribuan ton kokain ke Amerika Serikat. Maduro berulang kali membantah tuduhan tersebut dan berbalik menuding AS berupaya menggulingkannya dari kekuasaan demi mendapatkan akses ke cadangan minyak Venezuela yang sangat besar.

Di sisi lain, Trump mengklaim bahwa Venezuela telah mencuri minyak dan aset milik AS. Klaim ini dibantah oleh pemerintahan Maduro. Pada Desember 2025, Trump memerintahkan blokade terhadap minyak Venezuela serta menjatuhkan sanksi terhadap kapal-kapal tanker. AS meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Maduro dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melancarkan serangan militer terhadap puluhan kapal kecil di Karibia dan Pasifik yang diklaim mengangkut narkoba menuju AS.