Peran Harmoko dalam Pemerintahan Orde Baru
Harmoko adalah salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Selama 14 tahun menjabat sebagai Menteri Penerangan, ia menjadi bagian dari struktur kekuasaan yang kuat di masa itu. Di akhir masa pemerintahan Orde Baru, Harmoko juga menjadi Ketua DPR/MPR RI, posisi yang membuatnya memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik nasional.
Harmoko dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Soeharto dan juga menjadi salah satu tokoh yang meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya pada masa krisis moneter 1998. Keputusan tersebut menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, mengakhiri era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun.
Jejak Karier Harmoko
Karier Harmoko dimulai dari dunia jurnalis. Ia bekerja sebagai wartawan dan kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka setelah lulus dari sekolah menengah. Pada 1964, ia juga pernah menjadi wartawan di Harian Angkatan Bersenjata. Jejak karier ini membawanya ke posisi yang lebih tinggi, termasuk menjadi Pemimpin Redaksi surat kabar berbahasa Jawa, Merdiko.
Pada 1966 hingga 1968, Harmoko menjadi penanggung jawab Harian Mimbar Kita. Tahun 1970 menjadi momen penting ketika ia bersama rekan-rekannya mendirikan Harian Pos Kota. Dalam kepemimpinannya, oplah Pos Kota meningkat pesat hingga mencapai 200 ribu eksemplar pada tahun 1983.
Masa Jabatan sebagai Menteri Penerangan
Kredibilitas Harmoko dalam dunia media membuatnya dilirik oleh Presiden Soeharto. Akhirnya, ia terpilih sebagai Menteri Penerangan RI selama 14 tahun, mulai dari tahun 1983 hingga 1997. Selama masa jabatannya, Harmoko menjadi salah satu orang kepercayaan kedua Soeharto.
Ia juga merupakan pencetus ide Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) yang bertujuan menyampaikan informasi dari pemerintah ke publik. Selain itu, Harmoko juga terlibat dalam pembredelan beberapa media seperti Tempo, DeTik, dan Editor demi menjaga kestabilan pemerintahan.
Minta Soeharto Mundur
Menjelang pemilihan umum 1998, Soeharto sudah berniat mundur. Namun, Harmoko tetap mendukungnya untuk melanjutkan pemerintahan. Setelah terpilih kembali, situasi semakin memburuk karena krisis moneter yang memicu kerusuhan Mei 1998.
Pada 18 Mei 1998, Harmoko memberikan pernyataan pers yang meminta Soeharto mundur. Ia menyampaikan permintaan tersebut bersama pimpinan DPR/MPR lainnya, seperti Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid. Pernyataan tersebut disampaikan dengan harapan agar Presiden Soeharto mundur secara arif dan bijaksana.
Namun, pernyataan tersebut sempat disanggah oleh Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto. Menurut Wiranto, pendapat DPR/MPR harus ditentukan dalam sidang paripurna. Ia menegaskan bahwa tugas utama Presiden Soeharto saat itu adalah melakukan reshuffle kabinet dan reformasi.
Selain itu, pernyataan Harmoko juga dianggap tidak mewakili suara fraksi-fraksi di DPR/MPR. Fraksi Karya Pembangunan (F-KP), yang menjadi mesin politik Orde Baru, menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan pendapat resmi F-KP.
Penutup
Setelah Soeharto mundur pada 21 Mei 1998, Harmoko tidak lagi aktif dalam aktivitas politik. Ia kembali ke dunia tulis-menulis, sesekali menulis di kolom Ngopi Pos Kota. Pada tahun 2016, Harmoko mengalami penurunan kesehatan akibat kerusakan saraf motorik otak belakang.
Harmoko meninggal dunia pada 4 Juli 2021 di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, sekitar pukul 20.22. Ia meninggalkan jejak sejarah yang penting dalam dinamika politik Indonesia.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
