Mengungkap Perjalanan Penulisan Ulang Sejarah RI

Peluncuran Buku Sejarah Indonesia: Dinamika dan Kontroversi

Menteri Kebudayaan Fadli Zon resmi meluncurkan buku sejarah yang diterbitkan oleh pemerintah dengan judul “Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global”. Buku ini merupakan bagian dari proyek penulisan ulang sejarah Indonesia, yang bertujuan untuk menyajikan narasi sejarah yang lebih relevan dan memperkuat identitas bangsa.

Fadli Zon mengakui bahwa proses penulisan buku ini tidak sepenuhnya mulus. Terdapat polemik di kalangan masyarakat, beberapa dari mereka meminta agar proyek penulisan ulang sejarah ini dihentikan. Namun, ia menilai hal tersebut sebagai bagian dari proses demokratisasi.

“Sempat ada polemik untuk menghentikan penulis sejarah. Tapi itu wajar,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara yang dipantau melalui YouTube Kementerian Kebudayaan pada hari Minggu, 14 Desember 2025.

Menurut Fadli, buku ini telah melalui proses penulisan yang sangat ketat. Ia dan Kementerian Kebudayaan mengklaim telah memfasilitasi 113 sejarawan untuk menulis buku tersebut.

“Jadi ini ditulis oleh ahlinya, sejarawan Indonesia,” kata Fadli. “Ini bukan ditulis oleh saya.”

Buku tersebut disebut sebagai salah satu acuan bagi masyarakat dalam melihat perjalanan sejarah bangsa. Fadli juga mengatakan bahwa buku ini telah menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk diskusi publik dengan akademisi perguruan tinggi dan sejarawan.

Proses Penulisan Ulang Sejarah yang Mengalami Perubahan Jadwal

Proyek penulisan ulang sejarah dimulai pada Januari 2025. Proyek ini melibatkan 123 orang penulis yang berasal dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi. Hasil dari proyek ini adalah karya sebanyak 7.958 halaman yang terbagi menjadi 10 jilid.

Dalam perjalanannya, rilis buku sejarah Indonesia yang ditulis ulang tersebut mundur beberapa kali dari rencana awal. Awalnya, Kementerian Kebudayaan berencana merilis buku tersebut pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Namun, tanggal rilis buku tersebut kemudian mundur karena pemerintah masih melakukan berbagai kegiatan dalam rangka penulisan ulang sejarah. Salah satunya adalah uji publik di forum-forum akademik.

Setelah ditunda, Kementerian Kebudayaan berencana menerbitkan buku tersebut bertepatan dengan Hari Pahlawan pada 10 November 2025. Peluncuran buku itu kemudian diundur lagi, dan baru resmi dilakukan pada 14 Desember 2025.

“Kami sudah ada uji publik lalu sekarang ini sedang kami lakukan reading. Mungkin ada dua sampai tiga kali lagi seminar,” ujar Fadli Zon seusai agenda Zikir Kebangsaan dan Ikrar Bela Negara di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Agustus 2025 lalu.

Kontroversi dan Kritik terhadap Penulisan Ulang Sejarah

Penulisan ulang sejarah ini menuai kontroversi karena beberapa fakta sejarah, seperti pelanggaran hak asasi manusia berat di masa lalu, hilang dari draf awal buku tersebut. Beberapa pihak khawatir sejarah itu ditulis berdasarkan kemauan penguasa. Mereka juga menduga ada upaya pemerintah mengglorifikasi masa lalu.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan penggunaan label “sejarah resmi” dalam proyek tersebut akan membatasi interpretasi beragam dan dinamis di masyarakat. Ia mengatakan penulisan ulang sejarah oleh negara berpotensi menjadi alat untuk mengkultuskan individu dan melakukan glorifikasi berlebihan terhadap masa lalu.

Kebijakan itu juga berpotensi menghapus peristiwa dan tokoh sejarah yang tidak sesuai dengan kepentingan kekuasaan, sehingga bisa memanipulasi sejarah. “Tindakan semacam ini adalah manipulasi sejarah. Betapapun gelapnya sejarah, ia harus tetap ditulis meski berdampak terhadap tragedi kemanusiaan dan mengungkapkan kesalahan kebijakan negara di masa lalu,” kata Usman dalam keterangan tertulis Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) pada Senin, 19 Mei 2025.

Fadli Zon pernah membantahnya. Dia mengatakan buku sejarah Indonesia yang ditulis ulang itu akan mengedepankan perspektif Indonesia-sentris dengan menghapus bias-bias kolonial, mempersatukan bangsa Indonesia, dan menjadikan sejarah relevan bagi generasi muda. Menurut dia, sejarah Indonesia akan ditulis dengan nada positif yang menonjolkan pencapaian, prestasi, dan peristiwa yang membanggakan.

“Kalau mau mencari-cari kesalahan atau mencari-cari hal yang negatif, ya, saya kira itu selalu ada. Jadi, yang kami inginkan tone-nya dari sejarah kita itu adalah tone yang positif, dari era Bung Karno sampai era Presiden Jokowi dan seterusnya,” kata Fadli, pada 6 Juni 2025.

Penulisan Ulang Sejarah Dinilai Upaya Cuci Kejahatan Rezim

Kritik mengenai penulisan ulang sejarah ini juga datang dari aktivis hak asasi manusia, Suciwati. Istri mendiang Munir Said Thalib ini menilai upaya penulisan ulang sejarah hanya berpotensi menghadirkan kebohongan, terutama mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia.

Suciwati mengatakan penulisan ulang sejarah hanya melegitimasi upaya untuk menutup-nutupi kebobrokan rezim masa lalu serta menggiring narasi positif terhadap rezim yang eksis saat ini.

“Karena kami melihat kecenderungan dari penulisan sejarah ini hanya cuci bersih dari dosa-dosanya Prabowo,” kata Suciwati saat ditemui di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Agustus 2025.

Suciwati menilai pemimpin negara yang silih berganti hanya menuliskan kebohongan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Pemimpin yang silih berganti itu, kata dia, terus berjanji untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu tetapi tidak pernah direalisasikan. Hal itu memperkuat anggapannya bahwa kasus pelanggaran HAM tidak pernah ditangani secara serius.

“Bahkan terhadap kasus Munir, sudah berapa kali presiden berjanji? Kami lihat itu juga hanya kebohongan. Kami mau berharap apa?” kata dia.

Hendrik Yaputra, Eka Yudha Saputra, dan Oyuk Ivani Siagian berkontribusi dalam penulisan artikel ini.