Silaturahmi Mustasyar di Tebuireng Jombang Tidak Mengubah Jadwal Rapat Pleno
Pada hari Sabtu (6/12/2025), Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Jawa Timur, menggelar pertemuan silaturahmi antara para Mustasyar dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Acara ini berlangsung di Ndalem Kasepuhan Tebuireng dan dihadiri oleh sejumlah tokoh ulama. Meski acara tersebut menjadi momen penting dalam menjaga hubungan baik antara para pengurus NU, pihak PBNU tetap memastikan bahwa agenda rapat pleno yang rencananya akan digelar pada pekan depan tidak terganggu.
Rais Syuriyah PBNU, Mohammad Nuh, menyampaikan apresiasinya terhadap silaturahmi Mustasyar tersebut. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan atas niat baik pemilik acara. Namun, ia juga memastikan bahwa forum tersebut tidak bisa dijadikan sebagai tempat pengambilan keputusan resmi.
Para Hadirin dalam Pertemuan Mustasyar
Dalam pertemuan silaturahmi tersebut, hadir 7 dari 30 orang anggota Mustasyar. Beberapa di antaranya hadir secara daring melalui Zoom, seperti KH Maruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, dan Nyai Shinta Nuriyah Wahid. Sementara itu, yang hadir secara langsung di Ndalem Kasepuhan Tebuireng adalah KH Anwar Manshur, KH Nurul Huda Djazuli, KH Said Aqil Siradj, dan Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid.
Prof Nuh mengatakan bahwa para Mustasyar memberikan berbagai saran dan nasihat yang akan dilaporkan kepada Rais Aam PBNU dan Wakil Rais Aam PBNU. Pasal 17 Anggaran Dasar dan Pasal 57 Anggaran Rumah Tangga NU menjelaskan bahwa tugas Mustasyar adalah memberikan arahan. Dengan demikian, mereka memiliki peran penting dalam memberikan masukan kepada pengurus NU, baik secara perorangan maupun kolektif.
Namun, ia menekankan bahwa silaturahmi tersebut tidak bisa dianggap sebagai forum pengambilan keputusan. Keputusan resmi masih harus melalui mekanisme organisasi yang telah ditetapkan, yaitu rapat pleno.
Agenda Rapat Pleno PBNU
Rapat pleno yang akan digelar pada Selasa (9/12/2025) hingga Rabu (10/12/2025) bertujuan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU yang memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari posisi Ketua Umum PBNU. Secara resmi, Gus Yahya dianggap bukan lagi Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 lalu.
Menurut Prof Nuh, pelanggaran yang dilakukan Gus Yahya sangat nyata dan didasarkan pada bukti yang kuat. Hal ini menjadi dasar bagi Rapat Harian Syuriyah PBNU dalam mengambil keputusan. Ia mengutip Keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 lalu yang menegaskan bahwa keputusan tersebut sudah ditegaskan oleh Rais Aam PBNU.
Penjelasan dari Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media
Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, Prof Muh Mukri, menjelaskan bahwa rapat pleno tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia menegaskan bahwa undangan rapat pleno telah memenuhi seluruh ketentuan internal NU, termasuk dalam hal administratif.
Mukri menjawab adanya pendapat yang merujuk klausul AD/ART NU dan menuntut Rais Aam melibatkan Ketua Umum dalam rapat pleno. Menurutnya, klausul tersebut hanya berlaku dalam kondisi normal. Ia menegaskan bahwa Gus Yahya sudah tidak lagi berstatus sebagai ketua umum sejak tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Siapa yang Akan Hadir dalam Rapat Pleno?
Mukri menyampaikan bahwa Mustasyar, Awan, Syuriyah, Tanfidziyah, serta seluruh pimpinan lembaga dan Badan Otonom (Banom) PBNU akan hadir dalam rapat pleno tersebut. Tujuan utama dari rapat ini adalah untuk menetapkan penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU setelah diberhentikannya Gus Yahya.
Rapat pleno ini merupakan tindak lanjut dari pemberhentian Gus Yahya yang juga termaktub dalam Surat Edaran Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025. Dengan demikian, proses kepemimpinan PBNU akan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
