Polemik Bandara IMIP Morowali dan Keprihatinan Pemerintah
Bandara khusus yang berada di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, tengah menjadi perhatian pemerintah setelah muncul isu bahwa bandara tersebut tidak memiliki perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kedaulatan ekonomi bangsa.
Menteri Keuangan Akan Lakukan Pengecekan Legalitas
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai legalitas Bandara IMIP. Menurutnya, jika memang diperlukan adanya petugas Bea Cukai di sana, pihaknya siap untuk mengirimkan personel.
“Kalau mau dikasih, kita siap orangnya. Orang Bea Cukai banyak kok. Imigrasi juga katanya ditelpon mau. Jadi pada dasarnya seperti itu. Kita siap kirim orang ke sana,” ujarnya.
Purbaya juga menyampaikan bahwa sebelumnya, pihak IMIP telah mendapatkan izin khusus untuk operasional bandara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengecekan tetap diperlukan untuk memastikan apakah izin tersebut masih berlaku atau perlu pengajuan ulang.
Bandara Tanpa Pengawasan Negara
Menurut beberapa pihak, Bandara IMIP disebut sebagai “negara dalam negara” karena tidak ada otoritas negara yang mengawasi keluar masuk barang dan orang. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap pengawasan lalu lintas perdagangan dan keamanan nasional.
Seorang ahli dari Indonesia Strategic and Defence Studies, Edna Caroline Pattisina, menyatakan bahwa keberadaan bandara ini awalnya berasal dari perintah Presiden Jokowi. Ia juga menyebutkan bahwa latihan komando gabungan TNI di wilayah Morowali berkaitan dengan pengawasan tambang ilegal.
“Infonya itu, aparat keamanan aja nggak bisa masuk. Yang jelas, di bandara itu tidak ada Bea Cukai dan Imigrasi,” ujarnya.
Edna juga menyebutkan bahwa informasi ini akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, selama ini pemerintah tidak tahu bahwa di kawasan IMIP ada bandara sendiri tanpa pengawasan otoritas Indonesia.
Bandara Terdaftar di Kementerian Perhubungan
Meski demikian, pihak PT IMIP membantah bahwa bandara tersebut tidak memiliki legalitas. Direktur Komunikasi IMIP, Emilia Bassar, menyatakan bahwa bandara ini sudah terdaftar di Kementerian Perhubungan.
“Bandara khusus IMIP terdaftar di Kemenhub, yang pengelolaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan,” kata Emilia.
Menurut Emilia, bandara khusus ini hanya digunakan untuk kepentingan sendiri, seperti menunjang kegiatan usaha pokok. Namun, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025, diperbolehkan untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam kondisi tertentu.
Status Bandara IMIP
Bandara IMIP memiliki kode ICAO WAMP dan kode IATA MWS. Pengelolaannya dilakukan oleh swasta dengan pengawasan Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar. Meskipun statusnya sebagai bandara non-kelas, pihak IMIP menyatakan bahwa pengoperasian bandara ini tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Permasalahan yang Masih Muncul
Meski telah terdaftar, isu tentang ketiadaan Bea Cukai dan Imigrasi di bandara ini masih menjadi pertanyaan besar. Sejumlah pihak menilai bahwa tanpa pengawasan dari lembaga pemerintah, potensi kebocoran barang dan orang sangat tinggi.
Dalam hal ini, pemerintah diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas dan transparan mengenai legalitas serta pengawasan Bandara IMIP. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan di bandara ini tetap sesuai dengan aturan hukum dan menjaga kedaulatan ekonomi bangsa.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
