Tegangnya Hubungan China dan Jepang Akibat Pernyataan Perdana Menteri
Ketegangan antara China dan Jepang kembali memuncak setelah Beijing mengambil langkah diplomatik yang tidak biasa, yaitu membawa keluhan resmi langsung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tindakan ini dilakukan menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, yang dianggap oleh China sebagai mengandung ancaman penggunaan kekuatan militer terkait isu Taiwan.
Dinamika ini menjadi babak terbaru dari perselisihan yang telah berlangsung selama lebih dari dua pekan dan kini berkembang menjadi salah satu krisis diplomatik paling serius antara kedua negara dalam beberapa tahun terakhir. Pada Jumat, 21 November 2025, Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong, menyampaikan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam dokumen tersebut, Fu menilai komentar Takaichi sebagai pelanggaran berat terhadap norma internasional. Ia menegaskan bahwa Beijing tidak akan tinggal diam jika Jepang memilih terlibat secara militer dalam ketegangan lintas Selat Taiwan.
“Jika Jepang berani melakukan intervensi bersenjata dalam situasi lintas Selat, itu akan menjadi tindakan agresi,” tulis Fu, sebelum menambahkan bahwa China “akan dengan tegas menjalankan hak bela diri berdasarkan Piagam PBB dan hukum internasional.”
Kronologi Konflik Jepang-China
Pernyataan Takaichi yang menjadi sumber kontroversi itu disampaikan pada sidang parlemen Jepang pada 7 November 2025, hanya sekitar sebulan setelah ia dilantik sebagai perdana menteri. Dalam kesempatan tersebut, Takaichi menyatakan bahwa serangan hipotetis China terhadap Taiwan dapat dikategorikan sebagai “situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang.” Ungkapan ini bukan sekadar retorika politik belaka, tapi memiliki konsekuensi hukum yang memungkinkan pemerintah Jepang mengerahkan kekuatan militernya.
Hal ini tidak sejalan dengan langkah yang selama ini dihindari Tokyo sebelumnya melalui kebijakan ambiguitas strategis bersama Amerika Serikat. Dalam hitungan hari, komentar Takaichi langsung mendapat reaksi keras dari Beijing. Pemerintah China menuduh pernyataan tersebut mengganggu stabilitas hubungan kedua negara, terutama di bidang ekonomi dan perdagangan. Indikasi memburuknya relasi bahkan terlihat pada pembatalan mendadak beberapa konser musisi Jepang di Beijing.
Dalam suratnya ke PBB, Fu Cong mendesak Tokyo berhenti melakukan provokasi dan menarik kembali ucapan yang menurutnya “secara terbuka menantang kepentingan inti China.” Hingga saat ini, baik Kementerian Luar Negeri Jepang maupun kantor Perdana Menteri Takaichi belum mengeluarkan tanggapan resmi atas langkah diplomatik China tersebut.
Isu Taiwan dan Peran Sejarah
Perdebatan mengenai Taiwan kembali menjadi pusat perhatian internasional. China terus mengklaim pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya, dan secara terbuka tidak menutup opsi penggunaan kekuatan untuk mencapai reunifikasi. Sebaliknya, pemerintah Taiwan dengan tegas menolak klaim itu dan menyatakan bahwa masa depan mereka hanya boleh ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri.
Momentum peringatan 80 tahun kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II turut dimanfaatkan Beijing untuk menegaskan posisi sejarahnya. China mengingatkan kembali perannya dalam pembentukan PBB, sekaligus mengangkat Deklarasi Kairo dan Potsdam sebagai dasar legal klaimnya terhadap Taiwan. Reputasi China dalam masalah ini didasarkan pada fakta bahwa Deklarasi Kairo dan Potsdam ditandatangani oleh Republik China, pemerintahan yang kemudian berpindah ke Taiwan pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara.
Republik China masih mewakili China di PBB hingga 1971, sebelum posisinya digantikan oleh Republik Rakyat China yang kini memerintah dari Beijing.
Jurnalis yang menaruh perhatian pada dunia pendidikan dan komunitas lokal. Ia senang menghabiskan waktu membaca biografi tokoh inspiratif, menulis catatan belajar, serta menghadiri diskusi publik. Aktivitas ini membantunya memahami sudut pandang masyarakat. Motto: "Berita harus menggerakkan, bukan sekadar dibaca."
