JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto telah menyelesaikan kunjungan kenegaraannya ke Australia. Selama kunjungan yang berlangsung selama satu hari, beberapa kesepakatan penting antara Indonesia dan Australia telah dijajaki dan disepakati.
Kunjungan ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dalam memperkuat hubungan strategis dengan negara tetangga. Sebagai bagian dari upaya tersebut, kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dan Australia sebagai mitra strategis di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo membawa pulang tiga kesepakatan penting mengenai perjanjian bilateral baru di bidang keamanan bersama. Perjanjian ini diumumkan oleh Perdana Menteri Australia Anthony Albanese saat memberikan keterangan pers bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di atas kapal perang HMAS Canberra, Garden Island Naval Base, Australia, Rabu (12/11/2025).
Perjanjian baru ini menandai era baru hubungan kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan. Perjanjian ini juga memperkuat dasar-dasar kerja sama yang telah terbangun selama tiga dekade terakhir. Dokumen ini merupakan kelanjutan dan perluasan dari sejumlah perjanjian sebelumnya, termasuk Lombok Treaty 2006 yang menegaskan kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia, serta Defence Cooperation Agreement (DCA) yang ditandatangani pada 2024.
Melalui perjanjian ini, Indonesia dan Australia sepakat melakukan konsultasi reguler di tingkat pemimpin dan menteri terkait isu-isu keamanan kawasan. Kedua negara juga akan mengidentifikasi serta melaksanakan kegiatan keamanan bersama yang saling menguntungkan. Di samping itu, mereka sepakat berkoordinasi dalam menghadapi ancaman keamanan, dengan mempertimbangkan langkah-langkah bersama untuk menjaga stabilitas dan perdamaian regional.
Kesepakatan ini juga menjadi simbol pengakuan bersama bahwa stabilitas kawasan hanya dapat dicapai melalui kerja sama erat antara kedua negara. Hubungan bilateral yang didasari pada prinsip kepercayaan, saling menghormati, dan komitmen terhadap perdamaian dinilai semakin kuat.
Presiden Prabowo dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya semangat good neighbour policy atau kebijakan bertetangga baik sebagai dasar hubungan Indonesia dan Australia.
“Tetangga yang baik akan saling membantu di masa sulit, dan dalam budaya Indonesia, ada pepatah, ketika kita menghadapi keadaan darurat, tetangga kitalah yang akan membantu kita. Mungkin saudara kita akan tetap jauh, tetapi tetangga kita adalah yang paling dekat, dan hanya tetangga yang baik yang akan saling membantu,” ungkap Prabowo.
Di bidang ekonomi, hubungan ekonomi Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Meskipun nilai perdagangan kedua negara saat ini baru mencapai sekitar US$15 miliar, neraca perdagangan Indonesia masih menunjukkan defisit hampir US$9 miliar. Namun, pemerintah mengklaim bahwa kontribusi sektor jasa, seperti pariwisata, mampu menyeimbangkan posisi tersebut.
Tingginya jumlah wisatawan Australia yang berkunjung ke Indonesia, terutama ke Bali, disebut menjadi salah satu faktor penting dalam hubungan ekonomi kedua negara. Pemerintah pun berharap ke depan wisatawan Australia dapat menjelajahi destinasi lain di Indonesia, seperti Labuan Bajo dan wilayah potensial lainnya.
Selain pariwisata, minat investasi dari perusahaan-perusahaan Australia juga menunjukkan peningkatan. Beberapa perusahaan diketahui tengah menjajaki dan memperluas investasi di Indonesia, meliputi sektor rumah sakit, hilirisasi, dan agrikultur, khususnya di bidang peternakan sapi.
Kunjungan Balasan
Perdana Menteri Albanese juga menyampaikan rencananya untuk berkunjung ke Indonesia pada Januari 2026 guna menandatangani secara resmi perjanjian tersebut setelah melalui proses domestik di masing-masing negara.
Melalui langkah ini, kedua negara menunjukkan tekad untuk memperdalam kerja sama pertahanan dan keamanan, memperkuat stabilitas regional, serta menegaskan persahabatan yang kokoh antara dua bangsa bertetangga di kawasan selatan dunia.
“Saya berharap dapat berkunjung ke Indonesia pada Januari tahun depan atas undangan Presiden untuk menandatangani perjanjian baru secara resmi setelah melalui proses domestik,” tandas Albanese.
