Kegiatan Penutupan Orientasi PPPK Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2025
Pada Senin, 10 November 2025, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum) Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Tubagus Erif Faturahman, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Putu Dharmayasa, serta seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kemenkum Sultra, mengikuti secara daring kegiatan penutupan orientasi PPPK metode pembelajaran jarak jauh tahun anggaran 2025. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dipimpin langsung oleh Sekretaris BPSDM Hukum, Jusman.
Dalam sambutannya, Sekretaris BPSDM Jusman menegaskan bahwa orientasi ini merupakan langkah awal dalam membentuk karakter, identitas, dan semangat pengabdian bagi aparatur baru Kementerian Hukum. Para peserta diberikan pemahaman tentang nilai-nilai dasar organisasi, etika birokrasi, serta prinsip pelayanan publik yang berlandaskan semangat pengayoman. “Program orientasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi upaya nyata untuk memastikan setiap PPPK memahami nilai-nilai PASTI Kementerian Hukum: Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jusman menjelaskan bahwa kegiatan orientasi ini merupakan hasil kolaborasi antara BPSDM dan Sekretariat Jenderal sebagai bentuk respons adaptif terhadap kebutuhan penguatan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Pada kesempatan tersebut, Sekretaris BPSDM juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, termasuk para kepala kantor wilayah yang senantiasa memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi ini.
Ia menambahkan bahwa ke depan, BPSDM akan melanjutkan pembinaan bagi PPPK melalui pelatihan Fisik, Mental, dan Disiplin (FMD) serta penilaian kompetensi guna memetakan potensi dan pengembangan karier aparatur. Penutupan kegiatan ditandai dengan ucapan selamat kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus orientasi. Sekretaris BPSDM berharap agar para PPPK mampu menjaga integritas, disiplin, dan terus meningkatkan kompetensi dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara Topan Sopuan yang turut mengikuti kegiatan tersebut menyampaikan dukungannya terhadap langkah BPSDM dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Menurutnya, pembinaan dan pelatihan berkelanjutan merupakan kunci untuk membentuk aparatur yang adaptif dan profesional. “Orientasi ini menjadi momentum penting bagi PPPK untuk memahami jati diri sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian Hukum. Kami di daerah siap mendukung langkah penguatan kapasitas aparatur agar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Pentingnya Pelatihan dan Pembinaan Berkelanjutan
Pelatihan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPSDM tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kompetensi PPPK, tetapi juga untuk menciptakan budaya kerja yang sehat dan berorientasi pada pengembangan diri. Dengan adanya program seperti FMD, para pegawai diharapkan mampu menjaga kondisi fisik, mental, dan disiplin yang baik, sehingga dapat menjalankan tugas dengan optimal.
Selain itu, penilaian kompetensi menjadi salah satu alat penting dalam memetakan potensi dan kemampuan setiap PPPK. Hal ini akan membantu dalam merancang jalur karier yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing individu. Dengan demikian, setiap pegawai dapat berkembang secara profesional dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi institusi.
Momen Penting untuk Membentuk Karakter Aparatur
Penutupan kegiatan orientasi ini menjadi momen penting bagi seluruh PPPK yang baru diangkat. Diharapkan mereka dapat segera beradaptasi di satuan kerja masing-masing serta menjadi motor penggerak semangat pelayanan publik yang tangguh, berintegritas, dan berorientasi pada pengayoman di lingkungan Kementerian Hukum.
Dengan adanya orientasi yang dilakukan secara daring, para peserta bisa lebih fleksibel dalam mengikuti proses pembelajaran, tanpa harus terbatas oleh lokasi geografis. Hal ini juga menunjukkan komitmen Kementerian Hukum dalam memadukan teknologi dan inovasi dalam penyelenggaraan pelatihan dan pembinaan.
