radaryogya.com – JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR Putri Zulkifli Hasan, menegaskan Fraksi PAN membantu penuh penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung ( Kejagung ) pada persoalan hukum dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di tempat PT Pertamina. Wakil Ketua Komisi XII DPR menegaskan bukan ada rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) di area Komisi XII terkait persoalan hukum ini.
“Kami memperkuat sepenuhnya proses hukum yang mana sedang berjalan kemudian percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung. Tidak ada Pansus di dalam Komisi XII, akibat ini ranah penegak hukum. Jangan termakan isu yang mana bukan jelas, biarkan hukum bekerja,” ujar Putri Zulkifli Hasan di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Hari Sabtu (8/3/2025).
Putri Zulhas juga menekankan DPR bukan akan mengintervensi proses hukum, namun tetap memperlihatkan menggalakkan agar Pertamina dapat diselamatkan dari oknum-oknum yang dimaksud merusak institusi tersebut.
“Kami tidak ada terlibat campur pada proses hukum, itu adalah kewenangan penegak hukum. Namun, yang mana perlu diingat adalah Pertamina harus tetap saja kita selamatkan. Jangan sampai perbuatan oknum-oknum ini merusak kepercayaan penduduk terhadap Pertamina yang merupakan aset strategis negara,” tegasnya.
Putri Zulhas juga mengingatkan agar persoalan hukum ini menjadi peluang perbaikan tata kelola energi nasional. “Ini saatnya untuk berbenah. Kami akan terus mengawal agar tata kelola energi menjadi lebih tinggi baik, transparan, dan juga akuntabel,” katanya.
