radaryogya.com – LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Asisten Percakapan GPT kemudian DeepSeek ketika berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari kemungkinan kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data di pemanfaatan AI. Tidak cuma India, beberapa negara lain seperti Australia kemudian Italia juga telah terjadi memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek lantaran ketidakjelasan pada cara jaringan yang disebutkan menjalankan data pengguna.
Dalam surat edaran yang mana dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa pemakaian alat Kecerdasan Buatan pada komputer juga perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Artificial Intelligence serta perangkat lunak Teknologi AI (seperti ChatGPT, DeepSeek, kemudian lainnya) di area komputer lalu perangkat kantor menyebabkan risiko terhadap kerahasiaan data dan juga dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, disitir dari Reuters.
Larangan ini tampaknya semata-mata berlaku untuk perangkat yang digunakan di pekerjaan resmi di tempat kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan mirip akan diterapkan pada kementerian lainnya.
Menariknya, kebijakan ini muncul dalam sedang kunjungan pimpinan OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global pada regulasi AI, pada mana pemerintah berupaya menyeimbangkan faedah teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Artificial Intelligence di tempat sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa pemeliharaan data tetap memperlihatkan menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam era digital ini.
