radaryogya.com – JAKARTA – Polemik pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di tempat wilayah Kota Tangerang, Banten dinilai menjadi ujian bagi Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pengamat Hukum juga Politik Pieter C Zulkifli memberikan catatan analisisnya terhadap polemik yang tersebut sibuk diperbincangkan umum belakangan ini.
Dia mengaku menanti sejauh mana pemerintah mampu menjalankan amanat hukum dengan tegas tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Dia menilai sikap pemerintah di menyelesaikan hambatan ini menjadi cerminan apakah kebijakan yang mana dikeluarkan negara berdasarkan landasan hukum atau justru akibat tekanan dari pihak tertentu.
“Kasus ini tiada cuma menjadi ujian bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menjadi cerminan apakah kebijakan negara mampu berdiri tegak di area berhadapan dengan landasan hukum kemudian keadilan sosial, atau justru terombang-ambing oleh tekanan pihak tertentu,” ujar Pieter Zulkifli, Rabu (29/1/2025).
Dia menuturkan, apabila drama misteri keberadaan pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di tempat pesisir Tangerang, Banten itu menjadi sorotan pasca adanya penyegelan oleh Kementerian Kelautan dan juga Perikanan (KKP). Kementerian KKP bahkan mengultimatum pihak pemagaran untuk membongkar di waktu 20 hari sejak Jumat, 10 Januari 2025.
Namun, lanjut dia, hingga pada waktu ini persoalan hukum itu justru tambahan berbagai memunculkan pertanyaan daripada jawaban. Dia mengamati perintah tegas Presiden Prabowo melalui Ketua MPR sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menyegel kemudian membongkar pagar laut yang disebutkan tampaknya bukan berjalan mulus.
Pasalnya, menurut dia, ketika 600 personel TNI Angkatan Laut mendatangi garis Pantai Tanjung Pasir untuk melaksanakan perintah pembongkaran pada Sabtu, 18 Januari 2025, Menteri Kelautan kemudian Perikanan Sakti Wahyu Trenggono justru mengajukan permohonan pembongkaran ditunda dengan alasan perlunya kajian tambahan mendalam.
Dia memandang bahwa ketidaksepahaman ini menyoroti lemahnya koordinasi antarkementerian. Padahal, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto telah menegaskan bahwa pembongkaran tetap saja harus dilanjutkan dikarenakan merupakan arahan segera dari Presiden Prabowo.
