JAKARTA — Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengonfirmasi bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangan melalui jalur diplomatik untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza. Pernyataan ini disampaikan oleh Peskov pada hari Senin (19/1/2026), yang menyebutkan bahwa Rusia sedang mempelajari detail proposal dewan tersebut dan berharap dapat menjalin kontak dengan Amerika Serikat untuk mengklarifikasi semua nuansa.
Selain isu Gaza, Kremlin juga menyatakan sedang memantau perkembangan di sekitar Greenland, mengingat banyaknya informasi yang masuk. Peskov menambahkan bahwa sulit untuk tidak setuju dengan sejumlah ahli yang meyakini bahwa jika Donald Trump berhasil menyelesaikan akuisisi Greenland, ia akan tercatat dalam sejarah dunia.
Di sisi lain, Moskow disebut terus menjaga komunikasi melalui jalur diplomatik dengan penjabat presiden Venezuela, Delcy Rodriguez. Peskov menegaskan bahwa pembicaraan antara Putin dan Rodriguez dapat segera diatur jika diperlukan, meski rencana konkretnya belum ada.
Latar Belakang Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza
Undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza juga telah diterima oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Pada hari Minggu (18/1/2026), Orban mengumumkan melalui platform X bahwa ia telah menerima undangan terhormat dari Presiden Donald Trump untuk bergabung sebagai anggota pendiri. Orban bahkan mempublikasikan surat undangan Trump yang secara personal membubuhkan koreksi tulisan tangan, mengubah salam “Kepada Perdana Menteri yang terhormat” menjadi “Kepada Victor yang terhormat.”
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza secara resmi diumumkan oleh Gedung Putih pada Jumat malam (17/1/2026), bersamaan dengan pengesahan susunan Komite Nasional Palestina untuk Administrasi Gaza sebagai bagian dari tahap kedua rencana komprehensif Trump untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza. Pengumuman ini memicu berbagai pertanyaan publik mengenai struktur, kewenangan, dan hubungan dewan dengan mekanisme pemerintahan di Gaza.
Struktur dan Tujuan Dewan Perdamaian
Berdasarkan penjelasan yang dilansir Aljazeera, Dewan Perdamaian bertujuan untuk mengawasi secara strategis pelaksanaan “peta jalan 20 poin” yang berfokus pada perdamaian abadi, stabilitas, rekonstruksi, dan pembangunan ekonomi Gaza. Dewan ini juga bertugas menjamin akuntabilitas dan memobilisasi sumber daya internasional selama masa transisi dari perang ke pembangunan.
Di bawah kepemimpinan Trump, telah dibentuk Dewan Eksekutif Pendiri yang terdiri dari:
* Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio
Utusan Khusus AS Steve Witkoff
Mantan penasihat presiden sekaligus menantu Trump, Jared Kushner
Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair
Pengusaha miliarder AS Mark Rowan
Presiden/Chairman Grup Bank Dunia Ajay Banga
Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel
Setiap anggota akan menangani bidang spesifik seperti tata kelola, hubungan regional, rekonstruksi, investasi, dan pembiayaan. Gedung Putih juga menunjuk Arieh Lightstone dan Josh Greenbaum sebagai penasihat yang memimpin strategi dan operasi sehari-hari.
Dewan Eksekutif Gaza dan Pasukan Stabilisasi
Untuk mendukung implementasi di lapangan, dibentuk Dewan Eksekutif Gaza yang bertugas memperkuat tata kelola efektif, mempercepat penyediaan layanan, serta mendukung stabilitas dan kemakmuran penduduk Gaza. Anggotanya meliputi sebagian anggota Dewan Eksekutif Pendiri (Steve Witkoff, Jared Kushner, Tony Blair, Mark Rowan) serta tokoh regional dan internasional seperti:
* Mantan Utusan PBB Nikolay Mladenov (sebagai Wakil Tinggi untuk Gaza)
Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan
Diplomat Qatar Ali Al-Thawadi
Kepala Intelijen Mesir Hassan Rashad
Menteri Negara UAE untuk Kerjasama Internasional Reem Al-Hashimi
Pengusaha Israel Yakir Gabay
Politisi Belanda Sikhred Kakh
Aspek keamanan akan ditangani oleh Pasukan Stabilisasi Internasional yang dikomandani oleh Jenderal AS Jasper Jeffers. Tugas pasukan ini meliputi mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, memastikan pelucutan senjata permanen, menghancurkan infrastruktur militer, melindungi warga sipil, dan mengamankan jalur kemanusiaan. Operasi mereka akan berjalan di bawah arahan strategis Dewan Perdamaian dan didanai oleh mekanisme donor.
Babak Baru
Dr. Ali Shaath secara resmi memulai tugasnya sebagai Ketua Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) dengan langkah simbolis yang sangat krusial. Sebagai tindakan resmi pertamanya, ia mengesahkan dan menandatangani pernyataan misi lembaga tersebut, sebuah dokumen yang menegaskan mandat pemerintahan serta prinsip-prinsip operasional NCAG dalam mengelola masa depan wilayah yang hancur akibat perang tersebut.
“Hari ini, saya mengadopsi dan menandatangani Pernyataan Misi NCAG. Dokumen ini adalah penegasan atas mandat pemerintahan dan komitmen kami terhadap prinsip operasional yang transparan,” ujar Shaath melalui pernyataan resminya di platform X pada Sabtu malam (17/1/2026). Ia menjelaskan bahwa pembentukan NCAG berlandaskan pada fondasi hukum internasional melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, serta didorong oleh Rencana Perdamaian 20 Poin yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald J. Trump.
Di bawah struktur baru ini, NCAG akan beroperasi di bawah arahan langsung Dewan Perdamaian yang diketuai oleh Presiden Trump, dengan dukungan penuh dari Perwakilan Tinggi untuk Gaza. Tugas utama komite ini adalah mengelola masa transisi pascakonflik dan menjadikannya fondasi bagi kemakmuran Palestina yang berkelanjutan. Shaath menekankan bahwa misi mereka bukan sekadar membangun kembali fisik bangunan, tetapi juga memulihkan semangat dan harapan masyarakat Gaza.
Dalam rencana kerjanya, NCAG menargetkan tiga pilar utama pemulihan: pertama, pemulihan keamanan menyeluruh; kedua, penyediaan kembali layanan dasar seperti listrik, air, kesehatan, dan pendidikan; serta ketiga, penguatan tata kelola yang bersih. Shaath berjanji bahwa administrasi yang ia pimpin akan berlandaskan pada nilai-nilai perdamaian, demokrasi, dan keadilan, dengan menjunjung tinggi standar integritas serta transparansi di setiap kebijakan.
Selain sektor pelayanan publik, fokus ekonomi menjadi prioritas mendesak. NCAG berkomitmen untuk mendorong terciptanya ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal guna menekan angka pengangguran yang ekstrem di Gaza. “Kami memilih jalan damai untuk mengamankan hak-hak Palestina yang sejati dan memberikan kesempatan bagi warga untuk menentukan masa depan mereka sendiri,” tegas Shaath.
Dr. Ali Shaath sendiri bukanlah sosok baru dalam pemerintahan. Sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil menteri di Otoritas Palestina dan dikenal luas sebagai figur teknokrat yang berintegritas. Gedung Putih, yang mengumumkan pembentukan komite teknokratis ini pada Jumat (16/1/2026), menggambarkan Shaath sebagai pemimpin yang dihormati dan mampu menstabilkan kehidupan sehari-hari masyarakat sipil.
Pembentukan NCAG juga diperkuat dengan keterlibatan tokoh-tokoh internasional dalam Dewan Eksekutif Gaza, termasuk Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan utusan khusus AS Steve Witkoff. Witkoff sebelumnya menyatakan bahwa saat ini Gaza telah memasuki fase kedua rencana gencatan senjata, yang mencakup demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi besar-besaran wilayah tersebut.
