Aksi Unjuk Rasa di Teheran Akibat Krisis Ekonomi Iran
Aksi unjuk rasa besar-besaran dilaporkan terjadi di Teheran akhir-akhir ini, disebabkan oleh kondisi perekonomian Iran yang semakin memburuk. Sanksi-sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Eropa, dan PBB menjadi faktor utama krisis ini, yang mengancam stabilitas pemerintah Iran.
Amerika Serikat, PBB, dan Uni Eropa telah menjatuhkan banyak sanksi perekonomian terhadap Iran atas program nuklirnya. Awalnya, pada September 2005, Asosiasi Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir PBB, menyimpulkan bahwa Teheran tidak mematuhi kewajiban internasionalnya terkait pengawasan pengembangan senjata nuklir. Iran berulang kali menyangkal hal ini dengan dalih bahwa senjata nuklir diharamkan merujuk fatwa Ayatullah Khomeini. Mereka menyatakan pengayaan uranium dilakukan untuk tujuan damai. Namun, dalih tersebut diabaikan negara-negara Barat meski tak ada bukti sejauh ini bahwa Iran mengembangkan senjata nuklir.
Amerika Serikat kemudian mempelopori upaya internasional untuk mengisolasi Teheran secara finansial dan memblokir ekspor minyaknya untuk meningkatkan biaya upaya Iran mengembangkan potensi kemampuan senjata nuklir dan membawa pemerintahnya ke meja perundingan. Tudingan keberadaan nuklir Iran erat kaitannya dengan ketakutan Israel, sendirinya negara pemilik senjata nuklir, akan hal itu.
Di antara sanksi yang dikenakan terhadap Iran mencakup embargo senjata, pembekuan aset dan larangan bepergian, serta sanksi nuklir, rudal, dan perbankan yang diperkirakan akan berdampak pada semua sektor ekonomi Iran yang terkepung.
Seorang sandera AS yang ditutup matanya dan diikat tangannya ditunjukkan di hadapan publik di luar Kedutaan Besar AS di Teheran pada 9 November 1979. – (Eugene Hoshiko/Associated Press)
Sanksi Barat juga menghambat produksi minyak Iran meski negara itu adalah lokasi salah satu cadangan minyak bumi terbesar di dunia. Di sektor kesehatan, sanksi negara-negara Barat dan PBB kerap membuat fasilitas kesehatan di Iran kewalahan.
Sanksi AS terhadap Iran sedianya sudah diberlakukan sejak lama sebelum adanya kekhawatiran nonproliferasi nuklir. Amerika Serikat pertama kali menjatuhkan sanksi ekonomi dan politik terhadap Iran pada krisis penyanderaan pada tahun 1979-1981, tak lama setelah Revolusi Islam Iran. Revolusi tersebut merupakan puncak kemarahan warga Iran atas diktator Isran Syah Reza Pahlevi yang didukung AS.
Pada 14 November 1979, Presiden Jimmy Carter membekukan semua aset Iran “yang berada atau akan tunduk pada yurisdiksi Amerika Serikat.” Amerika Serikat memberlakukan sanksi tambahan ketika, pada bulan Januari 1984, kelompok militan Hizbullah yang bermarkas di Lebanon, klien Iran, terlibat dalam pemboman pangkalan Marinir AS di Beirut.
Tahun itu, Amerika Serikat menetapkan Iran sebagai “negara sponsor terorisme”. Penunjukan tersebut, yang masih berlaku, memicu sejumlah sanksi, termasuk pembatasan bantuan luar negeri AS, larangan transfer senjata, dan kontrol ekspor untuk barang-barang yang memiliki kegunaan ganda. Sanksi yang terkait dengan tudingan mendukung terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia itu tidak terpengaruh oleh perjanjian nuklir.
Iran kemudian terkena sanksi paling ketat dalam sejarah modern pada tahun 2012 di bawah pemerintahan Presiden AS Barack Obama. Pelonggaran singkat terjadi setelah penandatanganan perjanjian nuklir yang dikenal sebagai JCPOA pada tahun 2015, namun Iran sekali lagi mendapat sanksi dari Presiden Donald Trump pada tahun 2018, melalui kebijakan “tekanan maksimum”. Ia secara sepihak membatalkan kesepakatan JCPOA.
Trump kembali melayangkan tekanan itu selepas terpilih lagi pada 2024. Menyusul serangan Israel ke Gaza dan perlawanan Teheran atas hal itu, terjadi saling serang antara Iran-Israel pada Juni lalu. AS kemudian ikut menyerang Iran yang dibalas serangan ke Pangkalan militer AS di Qatar.
AS-Israel tak mampu menundukkan Iran kala itu, tak juga berhasil mendorong rakyat Iran melawan pemerintah. Akhirnya, kebijakan-kebijakan sanksi yang lebih ketat dijalankan.
Mata uang Iran terdepresiasi tajam ketika negara-negara Eropa berupaya menerapkan kembali sanksi PBB terhadap negara tersebut pada September 2025. Dolar AS mencapai harga lebih dari 1,06 juta real di pasar mata uang terbuka Teheran pada hari itu, sedikit lebih tinggi dibandingkan sebelum Teheran dan Washington memulai negosiasi mediasi pada bulan April.
Setelah sekitar satu dekade, pada 28 September Iran sekali lagi terkena sanksi PBB ketika negara-negara Barat memberikan tekanan terhadap Teheran, meskipun ada tentangan dari Rusia dan China.
Warga Iran mengambil bagian dalam unjuk rasa protes anti-AS dan Israel di Lapangan Palestina di Teheran, Iran, 09 April 2025. – (EPA-EFE/ABEDIN TAHERKENAREH)
Hal ini setelah negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian nuklir Iran tahun 2015 menggunakan mekanisme “snapback” dari perjanjian penting tersebut untuk mengaktifkan kembali sanksi tersebut.
Ekonomi Iran yang sudah lama terpuruk karena sanksi Barat, langsung terjun bebas. Menurut Dana Moneter Internasional, inflasi di Iran mencapai 32,5 persen pada 2024. IMF memperkirakan harga konsumen akan meningkat sebesar 42,4 persen pada 2025 dan tidak akan turun di bawah angka 40 persen pada 2026.
Meningkatnya kesenjangan kekayaan dan kesenjangan seperti luka yang membusuk dan Mohammad Reza Farzanegan, seorang profesor ekonomi Timur Tengah di Universitas Marburg di Jerman dan salah satu penulis studi baru ini, mengatakan kepada CNN bahwa kesenjangan tersebut dapat menyebabkan kebencian sosial yang mendalam dan merusak persatuan nasional di negara berpenduduk sekitar 92 juta jiwa tersebut.
“Masyarakat lainnya harus bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang semakin berkurang dalam perekonomian yang semakin berkurang. Hasilnya adalah masyarakat dengan meningkatnya kesenjangan dan persepsi terhadap kesenjangan.” Persepsi mengenai ketimpangan, tambahnya, bahkan lebih berbahaya bagi stabilitas masyarakat dibandingkan ketimpangan yang sebenarnya ada.
Para pengunjuk rasa berbaris di pusat kota Teheran, Iran, Senin, 29 Desember 2025. – (Fars News Agency via AP)
Sanksi telah lama dianggap oleh Barat sebagai alat yang manusiawi dalam kebijakan luar negeri dan persenjataan diplomatik, yang sering digambarkan oleh para pendukung sanksi sebagai tindakan yang bedah dan tepat, menargetkan pemerintah dan pemimpin dengan dampak sipil yang minimal.
Namun, dengan mempelajari Iran, salah satu negara yang terkena sanksi paling berat di dunia, para peneliti menemukan bahwa sanksi tidak hanya menghancurkan perekonomian, namun juga menghukum sebagian masyarakat Iran yang secara historis mendorong reformasi.
Teheran yakin AS, sekutu Baratnya, dan Israel meningkatkan sanksi untuk memicu kerusuhan di Iran dan membahayakan keberadaan Republik Islam, menurut tiga pejabat senior Iran, yang berbicara tanpa mau disebutkan namanya, Oktober 2025 lalu.
Sejak penerapan kembali sanksi PBB pada 28 September, beberapa pertemuan tingkat tinggi telah diadakan di Teheran mengenai cara mencegah keruntuhan ekonomi, menghindari sanksi, dan mengelola kemarahan publik yang membara, kata para pejabat tersebut kepada Reuters.
Kesenjangan ekonomi yang semakin dalam, kesalahan manajemen ekonomi, inflasi yang tinggi, dan korupsi yang dilakukan negara – bahkan dilaporkan oleh media pemerintah – telah memicu ketidakpuasan. “Pemerintah tahu bahwa protes tidak bisa dihindari, ini hanya masalah waktu… Masalahnya semakin besar, sementara pilihan kita semakin menyusut,” kata salah satu pejabat.
Kepemimpinan Iran sangat bergantung pada “ekonomi perlawanan” – sebuah strategi swasembada dan perdagangan yang lebih erat dengan China, Rusia, dan beberapa negara regional. Moskow dan Beijing mendukung hak Iran atas energi nuklir untuk tujuan damai dan mengutuk serangan AS dan Israel terhadap tiga lokasi nuklir Iran pada bulan Juni.
Tentara Israel memeriksa lokasi yang terkena serangan rudal langsung yang diluncurkan dari Iran di Tel Aviv, Israel, pada Ahad, 22 Juni 2025. – (AP Photo/Bernat Armangue)
Namun para analis memperingatkan bahwa solusi seperti itu mungkin tidak cukup untuk melindungi negara berpenduduk 92 juta jiwa ini dari pukulan ekonomi baru.
“Dampak sanksi PBB akan sangat parah dan beragam, sehingga memperdalam kerentanan struktural dan keuangan negara yang sudah lama ada,” kata Umud Shokri, ahli strategi energi dan peneliti senior di Universitas George Mason dekat Washington.
“Pemerintah sedang berjuang untuk menjaga stabilitas ekonomi karena sanksi tersebut mengganggu jaringan perbankan, membatasi perdagangan dan membatasi ekspor minyak – sumber pendapatan utama negara, yang mengakibatkan meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi.”
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
