Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan terhadap perkembangan pembangunan fasilitas di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Rabu (31/12). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau berbagai proyek yang mulai dibangun di IKN pada 2026. Proyek-proyek ini mencakup pasar, fasilitas pendidikan, serta bangunan pemerintahan seperti Gedung Parlemen dan Mahkamah Agung.
Peninjauan Pasar Sepaku dan Pasar KIPP
Dalam kunjungannya, Wapres Gibran didampingi oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, dan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Sepaku di IKN Barat, yang akan ditata ulang. Pasar ini memiliki peran strategis sebagai pusat ekonomi rakyat yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Kecamatan Sepaku.
Pasar Sepaku atau Pasar Rebo Sukaraja dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal seiring pembangunan IKN. Dalam peninjauan tersebut, Wapres melihat langsung penataan zona los basah yang dibagi secara fungsional, mulai dari area pembersihan hingga area penjualan, guna memastikan standar higienitas pasar terpenuhi.
Selain itu, Wapres juga meninjau Pasar KIPP yang dibangun di atas lahan seluas 3.774 meter persegi dengan luas bangunan 3.959 meter persegi. Pasar ini dilengkapi 22 unit los basah, 33 unit los kering, 11 kios, 6 unit pujasera, serta ruang pengelola dan ruang pertemuan. Pasar KIPP dirancang untuk melayani sekitar 200 pengunjung per hari, dengan pengaturan los basah yang terpisah antara area bersih dan area pengolahan, sehingga kebersihan dan sirkulasi pengunjung tetap terjaga.
Fasilitas Pendidikan di IKN
Wapres juga mengunjungi fasilitas pendidikan di hunian aparatur sipil negara (ASN), yang meliputi SD, SMP, dan SMA. Fasilitas pendidikan ini dirancang secara terpadu, tidak hanya berisikan ruang kelas, tapi juga termasuk laboratorium teknologi, sains, ruang kegiatan siswa, dan berbagai fasilitas penunjang lainnya, untuk mendukung proses belajar-mengajar yang berkualitas di ibu kota baru.
Bangunan SD dan TK dibangun di atas lahan seluas 5.520 meter persegi dengan luas bangunan 8.460 meter persegi, terdiri atas 2 basement dan 4 lantai, serta dilengkapi 20 ruang kelas. Sementara itu, bangunan SMP berdiri di atas lahan seluas 5.520 meter persegi dengan luas bangunan 5.819 meter persegi, memiliki 9 ruang kelas, serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran seperti laboratorium dan ruang kegiatan siswa.
Sedangkan bangunan SMA dibangun di atas lahan seluas 4.061 meter persegi dengan luas bangunan 8.302 meter persegi, terdiri atas 4 lantai dengan 9 ruang kelas untuk tiga tingkat angkatan. Setiap kelas dirancang menampung 32 murid, dan didukung fasilitas pembelajaran lengkap, mulai dari laboratorium bahasa, komputer, kesenian, hingga laboratorium fisika, kimia, dan biologi.
Proyek di IKN yang Dikebut pada 2026
Dalam kunjungan itu, Wapres Gibran meninjau perkembangan pembangunan proyek atau bangunan yang mulai dikebut sejak akhir 2025, seperti:
* Gedung Parlemen
* Gedung Mahkamah Agung (MA)
* Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)
* Gedung Komisi Yudisial (KY)
* Kompleks Perkantoran
Wapres Gibran meninjau kawasan legislatif dan yudikatif di IKN pada Rabu (31/12). Ia menargetkan pembangunan proyek ini rampung pada Desember 2027. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memastikan realisasi pembangunan fisik untuk kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran mulai dikerjakan secara serentak pada Desember 2025, lewat skema kontrak tahun jamak Rp 20 triliun.
Pembangunan Gedung DPR dan Kawasan Yudikatif
Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN Cakra Negara menjelaskan, kawasan legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi rakyat melalui Plaza Demokrasi, ruang terbuka publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung sebagai bagian dari prinsip kedaulatan rakyat. Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif memiliki kapasitas 1.500 kursi, disesuaikan dengan kebutuhan ke depan, termasuk potensi penambahan jumlah anggota legislatif.
Kawasan yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Masing-masing gedung dirancang dengan filosofi khusus, antara lain empat pilar pada MA yang melambangkan empat lingkungan peradilan, sembilan pilar pada MK yang merepresentasikan nilai spiritual dan sinergi para hakim, serta tujuh pilar pada KY yang mencerminkan peran pengawasan hakim agung. Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini bervariasi, mulai dari 60 hingga 800 orang.
Infrastruktur Dasar dan Pengelolaan Sampah
Dukungan infrastruktur dasar bagi kenyamanan penduduk terus diperkuat pemerintah lewat penandatanganan kontrak baru. Misalnya, pembangunan 24 embung tambahan guna menjaga pasokan air baku sekaligus pengendali banjir. OIKN juga menyiapkan tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) berkapasitas 74 ton mendukung pertumbuhan hunian dan populasi di KIPP IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
TPST 1 KIPP dirancang sebagai fasilitas pengelolaan sampah terpadu yang menggabungkan proses pemilahan, pengurangan kadar air, dan pengolahan berbasis teknologi termal, serta diproyeksikan sebagai percontohan nasional pengelolaan sampah modern. Proses pengelolaan dilakukan melalui dua bangunan utama, yaitu bangunan pengelolaan (BP) 1-2, dengan bangunan pengolahan fisika dan pengolahan termal.
Penataan Pasar Sepaku
Penataan Pasar Sepaku mencakup pembangunan dua bangunan pasar, penataan kawasan pasar, serta penataan koridor Sepaku sepanjang 1,5 kilometer. Proyek ini dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif setelah melalui proses rembuk warga. Pasar Sepaku memiliki 135 unit los dan kios, terdiri atas los basah dan los kering, serta dilengkapi fasilitas pendukung seperti ruang pengelola, ruang kesehatan, ruang pertemuan, TPS, dan area parkir.
Progres Pembangunan Masjid Negara
Wapres Gibran mengatakan progres pembangunan Masjid Negara Ibu Kota Nusantara telah mencapai 98,4%. Masjid ini ditargetkan rampung dibangun pada 15 Februari dan dapat digunakan untuk Shalat Idul Fitri 2026. Masjid ini dirancang dengan kapasitas sekitar 20 ribu jemaah pada tahap awal, yang nantinya dapat dikembangkan hingga 60 ribu jemaah.
Lingkup pekerjaan mencakup tahap persiapan, perancangan detail, hingga pelaksanaan konstruksi yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal-elektronika, lanskap dan infrastruktur, serta penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau (BGH).
Konektivitas dan Investasi Swasta
Ketersediaan akses jalan yang memadai memicu percepatan realisasi fisik investasi swasta di sekitarnya. Bangunan Rumah Sakit Sabdi Waluya misalnya, hampir selesai. Selain itu, SMA Taruna Nusantara siap beroperasi secara parsial mulai Maret 2026. Pemerintah kini secara aktif mendesak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang tahun lalu baru melakukan seremoni peletakan batu pertama untuk segera masuk ke tahap konstruksi bangunan agar kawasan bisnis segera terbentuk.
Basuki memastikan seluruh aktivitas konstruksi yang masif pada 2025 tidak hanya mengandalkan uang negara, melainkan menggunakan kombinasi pembiayaan antara APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni. Secara keseluruhan, semua peta jalan konstruksi dan target capaian fisik di IKN dinilai masih berada dalam koridor yang tepat dan sesuai dengan perencanaan awal pemerintah untuk pengembangan ibu kota baru.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
