JAKARTA, Tahun 2025 menjadi momen penting dalam sejarah pemerintahan ibu kota Jakarta. Setelah bertahun-tahun dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur, akhirnya DKI Jakarta kembali dipimpin oleh gubernur definitif, yakni Pramono Anung sebagai Gubernur bersama Rano Karno sebagai Wakil Gubernur. Dengan pergantian ini, kebijakan jangka panjang di berbagai sektor pemerintahan dan pelayanan publik mulai lahir.
Berakhirnya Masa Anies Baswedan, Lalu Masuk Era Pj
Sebelum era Pj, DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan yang menyelesaikan masa jabatan Gubernur hingga 16 Oktober 2022. Di masa kepemimpinan Anies, terdapat berbagai kebijakan yang dilakukan, mulai dari infrastruktur, program sosial, hingga membuat program identitas seperti pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), Rumah DP 0 Rupiah, dan Formula E. Setelah masa jabatannya berakhir, pemerintah pusat tidak langsung menunjuk gubernur definitif baru sesuai mekanisme Pilkada, sehingga DKI memasuki periode jabatan sementara melalui tenaga Penjabat.
Heru Budi Hartono: Penjabat Gubernur Pertama Pasca Anies
Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan setelah berakhirnya masa Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo menunjuk Heru Budi Hartono sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada 17 Oktober 2022. Heru Budi sebelumnya menjabat Kepala Sekretariat Presiden dan memiliki pengalaman birokrasi yang kuat. Ia menjalankan tugasnya selama dua tahun hingga 17 Oktober 2024, fokus utamanya menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan serta melanjutkan program-program penting, terutama yang terkait pelayanan dasar dan program transisi pemerintahan.
Teguh Setyabudi Penjabat Gubernur Pengganti Heru
Menjelang akhir 2024, masa tugas Heru sebagai Pj Gubernur berakhir. Presiden Joko Widodo kemudian mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 125P tertanggal 16 Oktober 2024 yang memberhentikan Heru Budi Hartono dan mengangkat Teguh Setyabudi sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta yang baru. Teguh Setyabudi, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil di Kementerian Dalam Negeri, memimpin pemerintahan sementara sejak 18 Oktober 2024. Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan kesinambungan proses administratif pemerintahan hingga proses pilkada dan pelantikan gubernur definitif selesai.
Pramono Anung–Rano Karno, Gubernur dan Wagub DKI
Pergantian kepemimpinan terjadi pada awal 2025, tepatnya Kamis, 20 Februari 2025, ketika Pramono Anung dan Rano Karno resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta secara definitif di Balai Kota Jakarta. Kepemimpinan ini menjadi babak baru setelah bertahun-tahun Jakarta dipimpin oleh jajaran Penjabat. Pasangan ini membawa agenda yang lebih terarah untuk pembangunan jangka panjang. Mereka menyusun 40 program kerja yang diprioritaskan dalam 100 hari pertama masa pemerintahan atau yang disebut “Quick Wins”. Fokus utamanya mencakup pengendalian banjir, perbaikan transportasi publik, hingga pendidikan.
Sepanjang 2025, Apa Saja yang Sudah Dijalankan Pramono-Rano?
Transportasi
Pramono-Rano melakukan integrasi antarmoda untuk meredam kemacetan yang telah menjadi problem lama ibu kota. Untuk menjangkau kawasan yang lebih luas dan meminimalkan kendaraan pribadi, pemerintah memperluas layanan Transjakarta menjadi Transjabodetabek, mencakup rute ke:
Tangerang Selatan (Blok M – Alam Sutera),
Bekasi (Vida Bekasi – Cawang),
Bogor (Bogor – Blok M),
Sawangan – Lebak Bulus,
* PIK2 – Blok M.
Tujuannya: menurunkan jumlah kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta dari wilayah penyangga.
Terbitkan 15 Golongan Gratis Naik Transportasi Umum
Sebagai stimulus agar masyarakat beralih ke transportasi umum, ada 15 kelompok masyarakat tertentu yang digratiskan untuk naik moda transportasi Transjakarta, MRT, LRT, dan JakLingko, seperti lansia, penyandang disabilitas, pelajar, tokoh agama, dan pekerja gaji rendah.
ASN Wajib Naik Transportasi Umum Setiap Rabu
Salah satu kebijakan menarik agar mendorong masyarakat naik transportasi umum adalah kewajiban ASN naik transportasi umum setiap Rabu. Aturan ini dikeluarkan oleh Pramono secara resmi melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025.
Pengendalian Banjir: Pengerukan Sungai dan Pembangunan Waduk
Selain urusan transportasi dan kemacetan, Pramono juga menyoroti pengendalian banjir. Ia menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) mempercepat pengerukan kali, sungai, waduk, situ, dan embung. Hingga 12 Desember 2025, volume pengerukan mencapai 856.886 meter kubik yang dilakukan di 1.996 titik. Selain pengerukan, Pemprov juga membangun waduk/situ/embung baru untuk menambah kapasitas tampung air sekaligus mengurangi limpasan saat hujan puncak. Lokasinya tersebar di tiga wilayah: Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.
Program KJP dan Pemutihan Ijazah
Bidang pendidikan juga mendapat perhatian. Pemerintah memastikan siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa bersekolah melalui program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan kebijakan pemutihan ijazah. Untuk KJP, pada Tahap I Tahun 2025 tercatat 707.622 siswa, sementara Tahap II Tahun 2025 sebanyak 707.513 siswa. Angka tersebut mencakup penerima lanjutan dan penerima baru, termasuk siswa yang sudah lulus SLTA.
Ratusan Ijazah yang Tertahan Dikembalikan
Selain KJP, Pemprov DKI juga memutihkan 6.050 ijazah sepanjang 2025. Program ini ditujukan bagi lulusan sekolah menengah swasta yang ijazahnya tertahan karena tunggakan biaya pendidikan. Pemutihan ijazah tersebut dilakukan secara bertahap.
Sepanjang 2025, beragam program telah dijalankan. Namun, beberapa masih membutuhkan penyempurnaan. Evaluasi tahunan ini mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan bukan diukur dari banyaknya program yang diluncurkan, melainkan dari manfaat nyata yang benar-benar dirasakan warga Jakarta.
