JAKARTA — Swasembada pangan menjadi salah satu prioritas utama yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun pertama pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan produksi komoditas utama seperti beras, komoditas kaya protein baik darat maupun laut, serta berbagai komoditas lainnya dalam beberapa tahun ke depan.
Presiden Prabowo menyatakan bahwa sektor pangan akan menjadi fokus utama pada tahun pertama pemerintahannya, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan target-target lain seperti swasembada energi. Dalam pernyataannya di Jakarta, Selasa (4/11/2025), ia mengatakan bahwa “Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan, sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita.”
Capaian awal yang diklaim oleh pemerintahan Prabowo pada tahun ini adalah swasembada beras, dengan kebijakan yang menyetop impor komoditas tersebut. Meski demikian, masih banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mencapai swasembada pangan secara keseluruhan maupun mempertahankan swasembada komoditas yang sudah ada.
Swasembada Beras
Pada awal tahun, Presiden Prabowo menerbitkan Inpres No.6/2025 yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mencapai swasembada beras dengan memastikan penyerapan gabah dan beras petani lokal secara optimal.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Indonesia akan mencapai swasembada beras pada 1 Januari 2026, lebih cepat dari target awal selama empat tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras dalam negeri akan naik hingga 4,17 juta ton pada akhir tahun ini.
“Insyaallah, dua minggu kemudian kita bisa umumkan Indonesia swasembada pangan dan tercepat mencapai swasembada pangan di tanggal 1 Januari [2026],” ujar Amran dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, hal ini selaras dengan besarnya cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum Bulog dengan stok 3,7 juta ton pada akhir tahun ini. Jumlah ini disebut menjadi yang tertinggi sejak era Orde Baru, tepatnya 3 juta ton CBP pada 1984.
Pangkas Harga Pupuk Subsidi
Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan, pemerintahan Prabowo memutuskan untuk merombak distribusi pupuk subsidi dan menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk hingga 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025.
Langkah ini dilakukan tanpa menambah anggaran subsidi dari APBN, melainkan melalui efisiensi industri dan perbaikan tata kelola distribusi pupuk nasional.
Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.
Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.
Perbaikan Irigasi
Selain reformasi distribusi pupuk, pemerintah juga melaksanakan program perbaikan irigasi pertanian secara besar-besaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, Serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.
Perbaikan irigasi seluas 2 juta hektare akan dilakukan secara terintegrasi tanpa sekat administratif antarprovinsi maupun kabupaten.
Lahan Pertanian Menyusut
Program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo turut dihadapkan pada sejumlah tantangan di 2025. Salah satunya ialah terkait dengan ketersediaan lahan pertanian produktif yang semakin terbatas.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap lahan pertanian di Pulau Jawa terus mengalami penyusutan. Hal itu disampaikan Zulhas dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Raffles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025). “Penduduk nambah terus, lahan pertanian di Pulau Jawa susut terus. Oleh karena itu, kita mesti ada lahan baru,” kata Zulhas.
Meski demikian, Zulhas menyampaikan pemerintah akan memperluas lumbung pangan agar swasembada dapat menjadi permanen. Salah satunya di kawasan Merauke, Papua.
Di samping itu, pemerintah juga akan memacu varietas dan bibit baru. “Varietas mulai zaman Pak Harto nggak ada yang baru, mulai dari bibit kelapa, cengkih, kopi, lada, padi, zaman dulu tidak ada yang baru,” pungkasnya.
Swasembada Protein
Setelah menggencarkan swasembada beras, pemerintah menjelang akhir 2025 juga mencetuskan program swasembada komoditas pangan kaya protein seperti telur dan daging ayam hingga produk perikanan. Rencananya swasembada protein ini ditargetkan bisa terwujud pada 2026.
Menko Pangan Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah membidik swasembada beras dapat berlangsung permanen bersamaan dengan swasembada komoditas lainnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah disebutnya akan membangun pabrik pakan untuk menyuntik produksi telur dan daging ayam, sehingga masyarakat desa dapat membeli bibit ayam dan pakan dengan harga murah.
“Karena kita sekarang baru karbohidrat, tahun depan kita akan habis-habisan [menambah produksi komoditas] protein. Perintah presiden,” ujarnya pada Senin (8/12/2025).
Lebih lanjut, pemerintah akan membangun 20.000 hektar tambak di Pulau Jawa, dengan perhitungan minimal satu tambak di sekitar 500 kabupaten.
Zulhas menyebut bahwa 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KMNP) akan dibangun untuk menambah daya tawar ekosistem perikanan dan nelayan.
Swasembada Gula dan Garam
Komoditas gula dan garam menjadi target swasembada berikutnya di tahun-tahun mendatang. Khusus gula putih atau white sugar, langkah ini akan dimulai dengan ekspansi lahan tebu hingga seluas 100.000 hektare pada 2026.
Mentan Amran menyebut bahwa impor gula putih akan disetop dengan optimalisasi lahan tebu di sejumlah daerah utama. Dia menyebut 70% lahan tebu akan berada di Jawa Timur.
“Insyaallah tahun depan tidak akan impor white sugar, gula putih karena 70% kebun tebu ada di Jawa Timur,” kata Amran di Surabaya, Selasa (23/12/2025).
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengaku optimistis bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada garam pada 2027. Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa pemerintah bakal menyetop impor garam secara berangsur, dimulai dari tahun depan.
“Program kami tahun 2027 tidak impor garam, tetapi untuk tahun ini dan tahun depan masih ada beberapa yang diimpor,” kata Didit dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Kontribusi Pertanian ke Pertumbuhan Ekonomi
Adapun, BPS mencatat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berkontribusi 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada kuartal III/2025. Angka ini meningkat dari 13,83% pada kuartal sebelumnya, dan berada satu setrip di bawah sektor pengolahan sebagai kontributor terbesar.
BPS memaparkan nilai PDB sektor pertanian pada hingga kuartal ketiga tahun ini mencapai Rp869,4 triliun harga berlaku, naik dari Rp822,6 triliun pada kuartal II-2025.
Lebih lanjut, sektor pertanian tumbuh 3,32% (quarter-to-quarter) dan 4,93% (year-on-year). Secara kumulatif atau (c-to-c), pertumbuhan sektor pertanian mencapai 5,37%.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
