Kritik terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial yang Menyudutkan Aceh
Beberapa waktu terakhir, marak beredar postingan-postingan di platform TikTok yang mengandung ujaran kebencian yang menyudutkan Aceh. Postingan tersebut tidak hanya menyerang masyarakat Aceh secara umum, tetapi juga mempermalukan mereka yang sedang tertimpa musibah bencana banjir dan tanah longsor.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, menyampaikan kekecewaannya terhadap situasi ini. Ia menilai bahwa tindakan seperti ini sangat tidak pantas, terlebih saat seluruh masyarakat Indonesia seharusnya saling mendukung dan membantu para korban bencana.
“Kami sangat menyayangkan ini bisa terjadi. Seharusnya kita semua seluruh masyarakat Indonesia berempati dan saling bahu-membahu membantu para korban yang sedang dilanda musibah. Bukan menambah derita para korban dengan melontarkan kata-kata yang tidak pantas. Di mana hati nurani kita?” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa beberapa komentar yang beredar di media sosial memiliki nada provokatif dan bisa memengaruhi psikologis masyarakat Aceh, khususnya para korban bencana yang masih tinggal di pengungsian.
- Beberapa komentar yang ia temui antara lain:
- “Ooo banjirnya di Aceh ya? kirain di Indonesia.”
- “Ngapain minta bantu Presiden Indonesia? Kan Negara Aceh Ada Presiden Sendiri.”
Selain itu, ada juga komentar-komentar yang menyudutkan masyarakat Aceh dengan tuduhan bahwa mereka pencuri karena adanya isu hilangnya bantuan 80 ton. Bahkan, ada pula yang menuding para korban bencana di Aceh tidak tahu berterima kasih atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan hanya membangga-banggakan bantuan internasional. Semua ini disebut sebagai hoaks yang menyudutkan Aceh.
Tidak hanya itu, banyak komentar dengan nada sinis yang meminta Aceh untuk segera pisah dari Indonesia karena dinilai telah memalukan negara dengan mengemis bantuan asing.
Tgk Muharuddin menegaskan bahwa masalah ini tidak bisa dianggap sepele. Ia khawatir jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan memicu gejolak sosial yang lebih besar. Apalagi, masyarakat Aceh merasa pemerintah pusat setengah hati dalam menangani korban bencana.
“Bisa saja karena perang di medsos ini dibiarkan, akan menimbulkan gejolak sosial lainnya. Apalagi saat ini masyarakat Aceh menilai pemerintah pusat setengah hati menangani korban bencana Aceh. Ini terlihat sampai sekarang sudah tiga minggu lebih bencana terjadi, masih ada daerah terisolir dan banyak korban yang minim bantuan,” ujarnya.
Untuk itu, Tgk Muharuddin mendesak Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI untuk mengambil langkah tegas dengan memblokir akun-akun yang menebar postingan dan komentar mengandung ujaran kebencian, khususnya terkait SARA (Suku, Ras, dan Agama).
Ia juga meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Kominsa) Aceh untuk bersurat secara resmi ke Komdigi terkait permasalahan ini.
“Perlu diketahui bahwa jasa-jasa Aceh terdahulu kepada masyarakat Indonesia sangat besar, di mana Aceh yang merupakan sebuah negara berdaulat dengan ikhlas membantu Indonesia merdeka, serta menyumbangkan emas dan pesawat,” tambahnya.
Peran Sekda Aceh Sangat Menentukan Pemulihan Pascabencana
Akademisi sekaligus pengamat politik Universitas Syiah Kuala (USK), Dr Effendi Hasan MA, menilai bahwa stabilitas sosial dan peran penting Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M Nasir sangat menentukan pemulihan pascabencana di Tanah Rencong.
Menurut Effendi, saat ini Aceh membutuhkan kerja kolaboratif, bukan energi yang habis untuk polemik. Ia menyampaikan dukungannya terhadap Sekda Aceh dalam upaya penanganan masyarakat terdampak bencana serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh.
“Menurut saya saat ini Aceh membutuhkan kerja kolaboratif, bukan energi yang habis untuk polemik,” katanya.
Effendi juga menyampaikan bahwa Sekda telah menjalankan fungsinya dengan sangat baik dan profesional dalam penangganan bencana yang melanda Aceh. Selain itu, Sekda juga sangat mampu mengimbangi gerak Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem di lapangan dalam menangani dampak bencana.
Dalam situasi krisis dan darurat kemanusiaan, sambung Effendi, hal paling krusial adalah menjaga fokus kolektif masyarakat Aceh agar tidak terpecah oleh isu-isu yang bersifat tidak produktif. “Semua elemen masyarakat seharusnya tidak kehilangan fokus dan justru memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, termasuk dengan Pak Sekda Aceh, dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana,” ujarnya.
Effendi mengungkap bahwa Sekda Aceh memiliki peran strategis sebagai pengendali administrasi pemerintahan dan koordinasi lintas sektor, terutama dalam memastikan efektivitas penyaluran bantuan, pemulihan layanan publik, serta percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fisip USK itu juga mengingatkan bahwa secara teoritis dan empiris, fase pascabencana adalah periode paling rentan terhadap kegagalan tata kelola apabila tidak ditopang oleh stabilitas sosial dan kepercayaan publik.
“Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal kepercayaan, koordinasi, dan ketenangan sosial. Jika energi publik terjebak pada hal-hal lain yang tidak substansial, maka proses pemulihan akan berjalan lambat dan tidak optimal,” jelasnya.
Oleh karena itu, Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk bersatu dalam satu solidaritas atas nama rakyat Aceh guna membela dan fokus membantu kepentingan korban bencana di atas kepentingan lain.
“Fokus pada urusan kemanusiaan adalah sikap paling bijaksana dalam situasi seperti ini. Aceh pernah melewati masa-masa sulit, dan kita tahu bahwa kolaborasi adalah kunci untuk bangkit,” pungkasnya.
