Banjir di Sumatra: Kritik terhadap Penanganan Bencana dan Peran Hutan
Banjir yang melanda tiga provinsi di Sumatra telah berlangsung selama tiga pekan, menimbulkan dampak yang sangat besar. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu (14/12/2025), jumlah korban meninggal dunia mencapai 1.016 jiwa, sementara jutaan warga kehilangan tempat tinggal. Situasi ini tidak hanya mengganggu kehidupan masyarakat tetapi juga memicu kritik terhadap penanganan bencana oleh pemerintah.
Awalnya, banjir dan tanah longsor sempat diremehkan oleh para pemangku kepentingan. Contohnya, Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto menyebut situasi mencekam hanya terlihat dari media sosial. Namun, setelah mendapatkan informasi yang tidak akurat, ia akhirnya meminta maaf atas pernyataannya. Presiden Prabowo Subianto juga memberikan respons serupa saat melakukan kunjungan ketiganya ke Aceh. Ia bahkan menyebut bahwa dirinya tidak memiliki “tongkat Nabi Musa” untuk mempercepat pemulihan bencana.
Meskipun begitu, Prabowo belum menetapkan banjir dan tanah longsor di Sumatra sebagai bencana nasional. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan warga setempat. Dalam pandangan Kepala Kampanye Global untuk Hutan Indonesia dari Greenpeace, Kiki Taufik, salah satu alasan pemerintah tidak menetapkan status bencana nasional adalah karena minimnya anggaran. Ia mengusulkan agar anggaran dari program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan untuk kebutuhan pemulihan bencana.
Faktor Penyebab Banjir di Sumatra
Menurut Kiki, banjir dan tanah longsor di Sumatra bukan hanya disebabkan oleh Siklon Senyar, tetapi juga oleh penggundulan hutan yang signifikan. Saat ini, tutupan hutan alami di Sumatra hanya tersisa sekitar 13 persen. Hal ini membuat daerah tersebut rentan terhadap banjir saat curah hujan tinggi. Ia menekankan bahwa hutan alami memiliki kemampuan untuk menyerap air, sedangkan tanaman seperti sawit tidak memiliki fungsi yang sama.
Mengapa Indonesia Terdampak Paling Parah?
Menurut Kiki, faktor utama yang membuat Indonesia terdampak paling parah adalah penurunan tutupan hutan secara drastis. Data dari Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa luas hutan di Pulau Sumatra hanya tersisa 11,6 juta hektare. Meski tampak hijau dari atas, sebagian besar area tersebut justru ditanami sawit. Tanaman ini tidak memiliki kemampuan menyerap air seperti pohon hutan alami.
Selain itu, kondisi geomorfologis daerah aliran sungai (DAS) di Sumatra juga berkontribusi. Wilayah pegunungan dan lembah di bagian utara Sumatra membuat DAS menjadi lebih sempit, sehingga mudah terkena banjir jika hutan di bagian hulu terbuka. Contoh nyata adalah DAS Batang Toru, yang telah terancam oleh pertambangan ilegal, kebun sawit, dan proyek pembangunan PLTA.
Status Bencana Nasional: Tantangan dan Harapan
Greenpeace Indonesia menilai bahwa kriteria untuk menetapkan bencana di Sumatra sebagai bencana nasional sudah terpenuhi. Namun, pemerintah masih belum mengambil langkah tersebut. Kiki menyoroti bahwa status bencana nasional akan memudahkan pengumpulan bantuan dan memastikan pemerintah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.
Ia juga mengkritik kurangnya roadmap yang jelas untuk penyelamatan lingkungan dan hutan di Indonesia. Selama ini, hutan dan lingkungan dianggap sebagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan, padahal peran mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.
Sawit vs. Hutan Alami
Sawit tidak sama dengan pohon hutan alami. Tanaman ini memerlukan penggundulan hutan hingga akar-akarnya, sehingga menghancurkan ekosistem yang terbentuk selama ratusan tahun. Kemampuan sawit dalam menahan air sangat rendah, serta tidak mampu mendukung keanekaragaman hayati. Selain itu, sawit bukanlah tanaman asli Indonesia, melainkan dibawa dari Afrika pada 1919 oleh Belanda.
Tanggung Jawab Hukum dan Kebijakan
Kiki menegaskan bahwa entitas yang berkontribusi terhadap banjir bisa dijerat hukum. Proses litigasi dapat dilakukan melalui class action atau gugatan langsung ke perusahaan. Namun, hal ini jarang terjadi karena kurangnya kebijakan yang tegas dari pemerintah.
Ia juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan anggaran untuk BMKG, karena lembaga ini merupakan yang pertama dalam memberikan peringatan bencana. Namun, banyak pihak abai terhadap peringatan tersebut, sehingga tidak ada persiapan yang matang.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
