Negara gagal berikan keadilan, polisi lepas penjarah bencana Sumatra

Bencana Banjir di Sibolga dan Kegagalan Sistem Penanganan

Banjir yang melanda kota Sibolga di Sumatra Utara tidak hanya menghancurkan rumah dan harta benda, tetapi juga merusak logistik dasar masyarakat. Dalam situasi di mana akses terputus, listrik padam, dan bantuan belum tiba, rakyat harus menghadapi realitas paling pahit: kelaparan.

Penjarahan minimarket yang terjadi beberapa hari lalu bukanlah sekadar tindakan kriminal. Ia menjadi alarm bahwa sistem penanganan bencana kita masih sangat rapuh — dan rakyat yang lapar dan haus akhirnya menanggung beban paling awal.

Keputusan Kapolri untuk membebaskan para pelaku penjarahan memicu berbagai tanggapan. Namun, dalam situasi ekstrem di mana warga kehilangan segalanya dan tidak memiliki akses makanan, penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks kemanusiaan. Harus diakui, orang-orang yang menjarah air mineral, popok, dan mi instan bukanlah mafia kriminal. Mereka adalah warga biasa yang sedang bertahan hidup.

Indonesia selalu bangga dengan semangat gotong royong. Namun, ujian sebenarnya dari gotong royong adalah saat bencana datang. Di Sibolga, warga tidak menjarah karena serakah; mereka menjarah karena perut kosong. Perut kosong adalah hukum alam yang bahkan polisi pun memahami batasan moralnya. Jika negara gagal memberikan bantuan tepat waktu, bagaimana mungkin negara mengharapkan rakyat tetap patuh pada aturan yang tidak mampu melindungi mereka?

Dalam teori distributive justice, negara memiliki kewajiban mendistribusikan sumber daya secara adil — terlebih pada saat krisis. Ketika distribusi gagal, tindakan pelanggaran hukum yang muncul sering kali adalah gejala dari kegagalan struktural, bukan niat kriminal.

Beberapa akademisi memang mengapresiasi langkah Kapolri, tetapi apresiasi ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar masalah yang lebih besar: mengapa warga harus sampai menjarah untuk bertahan hidup?

Kita tidak boleh menormalisasi penjarahan. Tetapi kita juga tidak boleh menormalisasi kelambanan negara. Minimarket seharusnya bukan gudang darurat rakyat ketika banjir melanda. Peran itu seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah — melalui distribusi cepat, stok cadangan logistik, dan koordinasi bencana yang solid. Sayangnya, pola yang terjadi hampir setiap tahun adalah sama: bencana datang dulu, negara datang kemudian.

Perbedaan antara Penjarah Karena Lapar dan Penjarah Oportunis

Ada isu penting lain: perbedaan antara “penjarah karena lapar” dan “penjarah oportunis”. Dalam banyak negara, hukum membedakan keduanya. Pelaku yang mengambil makanan dan kebutuhan dasar saat bencana dipandang sebagai korban yang melakukan tindakan survival. Sementara penjarah oportunis — yang mengambil barang elektronik, rokok, minuman beralkohol — diperlakukan sebagai kriminal. Negara kita jarang membuat pembedaan penting ini, padahal ia menentukan arah kebijakan yang manusiawi.

Bukan Sebagai Pembenaran Penjarahan

Keputusan Polri membebaskan para pelaku harus dimaknai bukan sebagai pembenaran penjarahan, melainkan sebagai pengakuan terhadap konteks darurat. Namun pengakuan ini tidak cukup. Ia harus diikuti pembenahan sistem yang lebih besar: memastikan bantuan hadir lebih cepat, memastikan jalur distribusi tidak terputus, memastikan posko bencana bukan sebatas spanduk, dan memastikan aparat daerah memiliki protokol tanggap cepat yang layak.

Kita juga harus melihat sisi lain: masyarakat pun perlu edukasi bahwa situasi darurat bukan berarti hukum hilang total. Namun, edukasi tidak akan pernah efektif jika negara sendiri tidak hadir lebih dulu. Dalam teori state capacity, legitimasi negara justru lahir dari kemampuannya merespons krisis. Ketika respons lemah, legitimasi jatuh — dan kekacauan muncul. Sibolga adalah contoh nyata.

Pelajaran Terbesar dari Kejadian Ini

Pelajaran terbesar dari kejadian ini sederhana tetapi tajam: rakyat tidak menjarah karena ingin melanggar hukum, tetapi karena kehadiran negara tidak cukup cepat untuk menjaga mereka tetap berada dalam koridor hukum. Jika kita ingin menghindari kejadian serupa di masa depan, solusi bukanlah penjara, melainkan logistik. Bukan patroli tambahan, melainkan koordinasi yang lebih solid. Bukan ancaman hukuman, melainkan negara yang lebih sigap dan empatik.

Pada akhirnya, bencana selalu menguji dua hal: karakter rakyat dan kapasitas negara. Rakyat Sibolga telah menunjukkan bahwa mereka tetap tertib setelah kebutuhan darurat terpenuhi. Kini giliran negara membuktikan bahwa ia belajar dari kegagalan — bukan hanya bereaksi setelah semuanya terjadi.

Darurat kelaparan bukan sekadar berita kriminal. Ia adalah peringatan keras bahwa di tengah banjir, yang paling cepat tenggelam bukan rumah, tetapi rasa aman rakyatnya.