Bencana Hidrometeorologi: Peringatan Keras Gagal Kelola Risiko

Gelombang Bencana Hidrometeorologi: Alarm Keras untuk Tata Kelola Risiko

Gelombang bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam sepekan terakhir seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat dan daerah. Banjir bandang, longsor, serta cuaca ekstrem bukan lagi sekadar musibah alam, melainkan potret telanjang dari tata kelola risiko bencana yang belum berfungsi sebagaimana mestinya. Ironisnya, di tengah peningkatan intensitas bencana yang sudah diprediksi oleh berbagai lembaga klimatologi, kesiapan negara justru tertinggal oleh laju perubahan iklim yang semakin agresif.

Di era krisis iklim, bencana hidrometeorologi bukan kejadian tiba-tiba. Curah hujan ekstrem, perubahan pola angin, dan anomali cuaca merupakan fenomena yang dapat dipantau melalui sistem peringatan dini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara rutin mengeluarkan peringatan potensi hujan lebat, banjir, maupun longsor. Pertanyaannya mengapa peringatan dini ini tidak diterjemahkan menjadi langkah cepat di lapangan?

Di Sumatera Barat, banjir bandang lahar dingin yang pernah terjadi sebelumnya tidak menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat mitigasi. Di Aceh, tanggul-tanggul di daerah rawan banjir luput dari perhatian meski telah berkali-kali jebol dalam beberapa tahun terakhir. Sementara di Sumatera Utara, longsor dan banjir terus berulang di kawasan dengan tingkat kerentanan tinggi. Fakta ini memperlihatkan bahwa negara terlambat membaca tanda-tanda risiko. Sistem perencanaan masih berbasis after the fact, bukan preparedness. Pemerintah baru bergerak setelah bencana terjadi, bukan ketika risiko menguat. Dalam konteks tata kelola risiko modern, respons seperti ini adalah bentuk kegagalan.

Pembangunan yang Abai Terhadap Daya Dukung

Bencana ekologis di Sumut, Sumbar, dan Aceh tak lepas dari kesalahan orientasi pembangunan. Ekspansi perkebunan, pertambangan, dan pembangunan infrastruktur di lereng-lereng rentan longsor menyebabkan daya dukung alam melemah. Deforestasi di sejumlah wilayah mempercepat aliran air permukaan, membuat banjir bandang menjadi semakin destruktif. Pada titik ini, kita harus jujur bahwa bencana adalah akumulasi dari keputusan tata ruang yang keliru.

Berulang kali akademisi, aktivis lingkungan, dan lembaga penelitian memperingatkan tentang risiko adaptasi yang buruk. Namun regulasi tata ruang lebih sering tunduk pada investasi jangka pendek daripada keselamatan warga yang hidup di bawah ancaman bencana permanen. Ketika negara membiarkan ruang hidup rusak, maka setiap curah hujan ekstrem akan menjadi ancaman. Bencana bukan ditakdirkan; ia diproduksi secara sosial-politik melalui kebijakan yang mengabaikan aspek ekologis.

Mitigasi Tidak Mengikuti Skala Ancaman

Indonesia memiliki Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai tulang punggung mitigasi. Namun di tingkat daerah, kapasitas BPBD masih lemah baik dari segi anggaran, SDM, maupun peralatan. Di beberapa kabupaten terdampak, alat berat minim, peringatan dini tidak sampai ke warga, dan jalur evakuasi tidak pernah diuji. Dalam beberapa kasus, masyarakat baru mengetahui datangnya banjir ketika air tiba-tiba meluap ke permukiman.

Ketimpangan kapasitas antara pemerintah daerah dan besarnya risiko bencana mengakibatkan respons tidak cepat, distribusi bantuan lambat, dan proses evakuasi memakan waktu panjang. Padahal mitigasi hanya efektif ketika dilakukan bukan pada hari bencana, tetapi pada hari-hari sebelumnya. Jika negara serius ingin menurunkan risiko bencana, maka pendekatannya harus berubah dari responsif menjadi anticipatory governance, yakni pemerintahan yang mengantisipasi ancaman melalui data, sains, dan perencanaan jangka panjang.

Adaptasi Iklim yang Masih Sebatas Dokumen

Cuaca ekstrem di Sumut, Sumbar, dan Aceh adalah bagian dari pola global krisis iklim. Intensitas hujan meningkat, suhu permukaan laut memanas, dan cuaca sulit diprediksi. Namun kebijakan adaptasi iklim nasional masih bersifat seremonial dan belum terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah. Pemerintah sering menyebut komitmen penurunan emisi, tetapi lupa bahwa adaptasi bukan hanya mitigasi adalah kebutuhan mendesak bagi daerah rawan bencana.

Adaptasi iklim memerlukan data risiko mikro, perbaikan tata ruang, penegakan hukum lingkungan, hingga penguatan infrastruktur hijau. Semua ini belum terlihat sebagai prioritas utama. Bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh memperlihatkan betapa adaptasi iklim kita masih sebatas dokumen, bukan tindakan konkret. Di tengah derita warga, negara harus mengutamakan keselamatan manusia, bukan sekadar formalitas kebijakan.

Rekomendasi Kebijakan: Saatnya Tata Kelola Risiko Diperbaiki Secara Sistemik

Agar tragedi berulang tidak terjadi, beberapa langkah harus segera diambil:

• Integrasi mitigasi risiko dalam seluruh kebijakan daerah, termasuk tata ruang, investasi, dan pembangunan infrastruktur.
• Penguatan BPBD daerah melalui peningkatan anggaran, pelatihan SDM, dan modernisasi peralatan.
• Sistem peringatan dini berbasis desa dan kelurahan, agar informasi cepat sampai ke warga.
• Penegakan hukum lingkungan tanpa kompromi, terutama pada izin lahan dan aktivitas yang merusak vegetasi.
• Audit menyeluruh kawasan rawan bencana di Sumut, Sumbar, dan Aceh untuk menentukan langkah relokasi bila diperlukan.
• Mengarusutamakan adaptasi iklim sebagai strategi pembangunan jangka panjang.

Indonesia memang berada di kawasan rawan bencana. Namun kerentanan bisa dikurangi jika tata kelola risiko dijalankan dengan benar. Banjir dan longsor di Sumut, Sumbar, dan Aceh adalah teguran keras bahwa kita tidak boleh lagi bekerja secara biasa-biasa saja. Negara harus hadir bukan sekadar setelah bencana, tetapi sebelum ancaman berubah menjadi tragedi.

Bencana hidrometeorologi ini adalah alarm keras. Pertanyaannya apakah kita akan terbangun, atau tetap membiarkan warga menjadi korban kebijakan yang gagal memahami risiko?