Isu Pungutan Liar di Lingkungan Dinas Pendidikan Jembrana
Sebuah isu dugaan praktik pungutan liar atau upeti yang diduga melibatkan oknum Kepala Bidang (Kabid) di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Jembrana telah menyebar luas di kalangan masyarakat. Isu ini menyebutkan bahwa oknum tersebut diduga memungut uang setoran dari sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) yang berada di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah tersebut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana telah mengambil langkah untuk mengatensi informasi tersebut dan sedang melakukan penelusuran lebih lanjut. Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, langsung mengambil tindakan cepat dan tegas terkait isu dugaan pungli ini. Ia telah menugaskan tim gabungan dari Inspektorat dan Disdikpora Jembrana untuk segera menelusuri kebenaran informasi yang sudah beredar luas.
“Saya sudah menugaskan tim dari Inspektorat dan Disdikpora Jembrana untuk cek dan menelusuri informasi tersebut,” tegas Bupati Kembang pada Rabu (12/11). Ia menegaskan bahwa praktik pungutan liar atau ‘upeti’ dalam dunia pendidikan tidak dapat ditoleransi. Bahkan, ia memberi peringatan keras bahwa jika oknum pejabat yang terlibat dalam praktik setoran dari kepala sekolah ini terbukti, sanksi tegas akan diberlakukan.
Tidak tanggung-tanggung, Bupati Kembang juga menyatakan bahwa sanksi tertinggi, yakni pemecatan, akan diterapkan terhadap oknum yang terbukti melanggar. “Jika terbukti main-main, sanksi pemecatan menanti oknum tersebut,” ancam Kembang Hartawan.
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra, menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penggalian informasi lebih lanjut dengan penelusuran. Tentunya, informasi ini menjadi bahan evaluasi di lingkungan internal. “Kita masih cari informasi dan telusuri. Yang pasti kami atensi ini (dugaan pungli oknum Kabid ke Kepala Sekolah),” tandasnya.
Seleksi Empat Jabatan Strategis Pemkab Jembrana
Di sisi lain, sebanyak 27 pelamar mendaftarkan diri dalam seleksi terbuka empat Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Jembrana. Dari jumlah tersebut, sedikitnya ada tiga ASN yang berasal dari luar Jembrana. Salah satunya adalah pegawai Kementerian PPPA dan juga ASN di Kabupaten Pengandaran, Jawa Barat.
Menurut data yang berhasil diperoleh, untuk jabatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tercatat masing-masing 6 orang pelamar. Sementara itu, ada 8 orang pelamar pada jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Nakerperin) dan 7 orang pelamar pada posisi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida).
“Sesuai aturan, semua lowongan sudah memenuhi jumlah kuota pendaftar. Bahkan terlampaui (jumlah pendaftar),” ungkap Sekda Jembrana, I Made Budiasa saat dikonfirmasi, Rabu (12/11). Dia menyebutkan bahwa jumlah pendaftar saat ini tergolong sangat signifikan. Hal ini menunjukkan animo yang tinggi. Apalagi, beberapa orang pelamar berasal dari luar Kabupaten Jembrana.
“Ada beberapa orang pelamar dari luar Jembrana. Salah satunya ASN di Kementerian PPPA dan lainnya. Sekitar tiga orang jumlahnya,” sebut pria yang juga Ketua Panitia Seleksi ini. Dengan jumlah tersebut, kata dia, proses atau tahapan seleksi selanjutnya bisa dilaksanakan. Artinya, Pemkab Jembrana tidak lagi perlu melakukan perpanjangan pendaftaran.
Selanjutnya, para peserta seleksi akan menjalani Seleksi Kompetensi Manajerial yang dijadwalkan pada Jumat 14 Nopember 2025 mendatang. “Nama-namanya nanti kita umumkan setelah rapat. Yang jelas masih proses dulu untuk diumumkan ke tahapan selanjutnya. Paling tidak nanti atau besok sudah diumumkan,” ungkapnya.
Sekda Budiasa melanjutkan, selama pelaksanaan seleksi juga melibatkan pihak eksternal di dalam tim Pansel. Mulai dari Sekda Tabanan, I Gede Susila dan dua orang akademisi dari Universitas Udayana (Unud).
