radaryogya.com – JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menegaskan, pimpinan DPR RI belum menerima surat presiden (surpres) untuk mengeksplorasi revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri).
Ia pun menyatakan, pihaknya masih fokus mengeksplorasi revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Saya sampai hari ini di area Komisi III belum ada. Kita masih fokus di tempat KUHAP,” terang Hinca ketika ditemui di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, DKI Jakarta Pusat diambil Selasa (25/3/2025).
Lebih lanjut, legislator Partai Demokrat ini menjamin, Komisi III DPR akan mendiskusikan RUU Polri secara terbuka kemudian transparan bila telah ada perintah dari pimpinan DPR. Keterbukaan itu, kata dia, tercermin juga ketika membahasa Revisi KUHAP.
“Percayalah kalau RUU Polri itu juga masuk di dalam kami, kami juga akan melakukan hal yang sama. Komisi III itu sangat terbuka mulai dari tindakan hukum yang dimaksud besar dulu, ingat perkara Sambo? Sampai perkara kecil yang ini tadi tindakan hukum membela ibu, kita selesaikan,” katanya.
“Jadi sekali lagi, begitu RUU Polri dibahas di dalam Komisi III percayakan lah, kami semua dalam Komisi III terbuka, kapan saja, serupa dengan KUHAP ini,” imbuhnya.
Saat disinggung kans mengkaji RUU Polri usai mengkaji RKUHAP, Hinca tak menjawab lugas. Ia hanya sekali menerangkan bahwa RUU Polri bukanlah inisiatif dari DPR.
“Gini, Kalau RUU Polri itu kan bukanlah inisiatif dari kita. Karena itu yang dimaksud saya katakan. Kalau (KUHAP) ini kan inisiatif, pasti kami tahu kan,” sebut Hinca.
Penulis yang memiliki perhatian besar pada dunia kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia suka mengikuti jurnal kesehatan, melakukan yoga, dan mempelajari resep makanan sehat. Menurutnya, informasi yang benar adalah kunci hidup lebih baik. Motto: “Tulisan yang sehat membawa pembaca sehat.”
