radaryogya.com – JAKARTA – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) menilai manusia pemimpin yang dimaksud haus masa jabatannya cenderung akan menunda masa kekuasaan . Menurutnya, semua cara akan segera ditempuh untuk menambah masa berlaku kekuasan, termasuk mengubah konstitusi.
Hal itu SBY tuturkan di acara bedah buku “Standing Firm for Indonesia’s Democracy: An Oral History of President Susilo Bambang Yudhoyono,” yang mana dilakukan KBRI Tokyo secara hybrid, Hari Jumat (7/3/2025).
“My own observations, kalau pemimpin urusan politik itu haus kekuasaan, tergoda oleh kekuasaan, around the globe, banyak pemimpin, presiden, perdana menteri, siapapun, cenderung atau tergoda melanjutkan kekuasaannya, mengubah konstitusi, menambah masa jabatan, periode atau terms,” kata SBY.
SBY mengatakan, upaya melanjutkan jabatan itu ada yang dimaksud berhasil kemudian juga sebaliknya. Namun, ia menegaskan, kekuatan yang absolut itu pada hakekatnya setiap saat ditolak di tempat mana pun.
SBY menunjukkan bagaimana sejumlah berunjuk rasa dan juga pemberontakan yang mana terjadi dalam beberapa negara Arab kemudian Afrika Utara pada awal 2010 atau dikenal sebagai Arab Spring.
“Mengapa rontok? Karena ada perlawanan publik, kebanyakan dari mahasiswa, dari middle class, intelektual yang mana kebetulan menganggur, no job. Kemudian ekonominya buruk, tanpa peringatan mengawasi pemimpin politiknya punya kekuasaan yang tersebut mutlak, yang dimaksud absolut, terjadilah perlawanan masyarakat dan juga tak sanggup pertahan,” ujarnya.
“Jadi cerita ini pada hakikatnya kembali bahwa semakin besar kekuasaan itu sebetulnya akan menyebabkan masalah. Power tends to corrupt. Absolute power tends to corrupt absolutely. Itu peringatan keras untuk siapa pun who is holding power,” kata SBY.
