radaryogya.com – JAKARTA – Penunjukkan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ) sebagai kelompok Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendapat kritikan tajam. Raja Juli diminta membuka ke masyarakat proses perekrutan kelompok FOLU Net Sink 2030.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman menegaskan, masyarakat perlu tahu proses perekrutan tersebut. Apalagi, kata dia, Raja Juli merupakan Sekjen PSI. “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang dimaksud ditetapkan, tapi masyarakat perlu tahu siapa yang dimaksud menyeleksi kemudian prosesnya,” kata Alex, Hari Sabtu (8/3/2025).
Untuk diketahui, sedikitnya 11 kader PSI masuk menjadi kelompok lembaga yang mana dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Keberadaan mereka itu didasarkan melawan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang pada susunan regu FOLU Net Sink 2030.
Kelima bidang itu ialah Area I Pengelolaan Hutan Lestari; Sektor II Pembaruan Cadangan Karbon; Sektor III Konservasi; Sektor IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; serta Sektor V Instrumen dan juga Informasi.
Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi manusia perwakilan penanggung jawab. Sementara itu, ada 43 orang yang tersebut jadi bagian dari kelompok Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030.
Dari jumlah keseluruhan itu, 12 orang atau 25% merupakan politisi PSI. Mereka menempati berbagai sikap kemudian mendapat upah puluhan juta. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan penghargaan Rp50 juta, duta penanggung jawab menerima Rp40 juta.
Sementara, masing-masing badan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan juga II, sekretaris/koordinator sekretariat dan juga para ketua bidang, menerima penghargaan Rp30 jt per bulan. Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan gaji sebesar Rp8 jt per bulan.
Menurut Alex, anggaran untuk pendapatan dialokasikan ke program. “Dana hibah ini semestinya tambahan berbagai dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang dimaksud ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, nampaknya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Alex.
