radaryogya.com – JAKARTA – Komisi IV DPR menyoroti belasan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di struktur Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Menurutnya, penunjukan figur yang tersebut terafiliasi partai kebijakan pemerintah pada badan itu berpotensi mengakibatkan konflik kepentingan.
“Penempatan individu yang mempunyai afiliasi urusan politik pada jabatan-jabatan strategis di area sektor lingkungan menyebabkan perasaan khawatir akan prospek konflik kepentingan,” kata Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan ketika dihubungi, Hari Sabtu (8/3/2025).
Ia mengatakan, FOLU Net Sink 2030 merupakan inisiatif nasional yang harus dikelola secara profesional kemudian independen, tidak sebaliknya dikelola oleh kelompok tertentu.
“Oleh sebab itu, evaluasi terhadap komposisi kelompok perlu diadakan untuk menegaskan bahwa tindakan yang digunakan diambil murni untuk kepentingan bangsa lalu lingkungan,” terang Johan.
Di sisi lain, Johan memohon agar proses rekrutmen anggota pasukan FOLU Net Sink 2030 harus dilaksanakan secara transparan.
Dia pun memohonkan agar proses rekrutmen didasari melawan kompetensi yang mana sesuai dengan tujuan program, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca di tempat sektor kehutanan juga pemakaian lahan.
