radaryogya.com – JAKARTA – Menteri Komunikasi dan juga Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meresmikan peluncuran Wi-Fi 6E kemudian Wi-Fi 7 yang mana beroperasi pada pita tingkat kejadian 6 GHz. Ini adalah merupakan salah satu upaya pada mempercepat perubahan digital pada Indonesia.
Menkomdigi menegaskan peluncuran komponen ini menandai langkah besar Indonesia di adopsi teknologi berstandar global. Peluncuran ini juga menjadi bagian dari pencapaian 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada mempercepat perubahan digital.
“Dengan mengadopsi Wi-Fi 6E dan juga Wi-Fi 7 pada pita tingkat kejadian 6 GHz, Indonesia mengambil sikap strategis di tempat peta digital global. Ini adalah adalah bukti nyata komitmen kami di menggalakkan perubahan fundamental digital sebagai program nasional,” kata Meutya di keterangan resmi.
Dijelaskan Menkomdigi, teknologi Wi-Fi 6E lalu Wi-Fi 7 menawarkan kecepatan hingga 46 Gbps, latensi yang tersebut lebih tinggi rendah, juga performa lebih banyak andal dalam lingkungan padat pengguna.
Teknologi ini akan memperkuat berbagai inovasi, mulai dari video ultra-HD, komputasi awan, realitas virtual (VR/AR), hingga otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (AI).
“Transformasi digital tak dapat menunggu. Dengan regulasi baru ini, kami meyakinkan bahwa infrastruktur digital Indonesia siap menghadapi masa depan,” ujarnya.
Menkomdigi menegaskan bahwa konektivitas sekarang ini tidak hanya sekali permintaan tambahan, tetapi fondasi utama di pertumbuhan ekonomi, pendidikan, lalu pembaharuan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah telah lama menerbitkan dua regulasi penting guna memperkuat adopsi teknologi ini.
“Dengan inisiasi spektrum 6 GHz ini, Indonesia menjadi salah satu pionir dalam Asia Pasifik di mengadopsi Wi-Fi 6E serta Wi-Fi 7. Ini adalah akan menghadirkan peningkatan signifikan di kecepatan lalu keandalan koneksi internet di area seluruh negeri,”
Meutya menyebutkan bahwa pengujian perangkat dapat dilaksanakan di area Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Peralatan Komunikasi Jarak Jauh (BBPPT) yang mana dimiliki oleh Kementerian Komdigi.
Namun, sesuai aturan yang dimaksud berlaku, perangkat yang digunakan telah dilakukan diuji oleh laboratorium pengujian lainnya yang dimaksud diakui pemerintah atau berasal dari negara yang digunakan memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia, tidaklah diwajibkan untuk diuji ulang di dalam IDTH.
“Kami menjamin semua perangkat yang mana digunakan sesuai standar global dan juga bukan memunculkan gangguan. Dengan sistem pengujian yang dimaksud fleksibel lalu terstandarisasi, sektor bisa jadi lebih banyak cepat mengadopsi teknologiini,”ujarnya.
