Pemprov Jatim Menghormati Proses Hukum Terkait OTT KPK
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan rasa prihatin terhadap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gatot Sunu Wibowo, kepala daerah di wilayahnya. Kepala Biro Hukum Pemprov Jatim, Adi Sarono, menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi sebelum ada penetapan resmi dalam waktu 1×24 jam.
OTT ini disebut menjadi momentum refleksi bagi pemerintahan untuk memperkuat komitmen dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Adi Sarono menyatakan bahwa pihaknya baru mengetahui kabar tersebut dari pemberitaan media pada hari Sabtu pagi.
“Saya mengikuti dan mendapat informasi akan hal ini dari media massa tadi pagi. Tentunya kami turut prihatin akan hal ini dan penting untuk menunggu perkembangan status hukum dari KPK dalam 24 jam ke depan,” ujar Adi Sarono.
Semua pihak diminta untuk tidak berspekulasi sebelum ada penetapan resmi terkait status hukum para pihak yang diamankan. Menurut Adi Sarono, langkah ini penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Pemprov Jatim menilai peristiwa OTT ini harus menjadi refleksi bersama, khususnya bagi jajaran pemerintah daerah, untuk memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
12 Orang Diamankan dalam OTT KPK
Sebuah bus milik PO Harapan Jaya terlihat keluar dari Mapolres Tulungagung pada Sabtu (11/4/2026) sekitar pukul 06.25 WIB, membawa sejumlah pejabat Pemkab Tulungagung yang sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif. Para pejabat tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan OTT yang menyeret Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo pada Jumat (10/4/2026) malam.
Bus berpelat AG 7064 US itu dikawal oleh kendaraan dari Satuan Lalu Lintas. Seluruh tirai atau kelambu bus ditutup rapat, sehingga tidak terlihat wajah para penumpang di dalamnya. Rombongan tersebut diketahui dibawa menuju Surabaya sebelum selanjutnya diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Daftar 12 Orang yang Dibawa KPK
Berdasarkan informasi yang dihimpun, terdapat 12 orang yang ikut dalam rombongan tersebut. Salah satu nama yang menjadi perhatian adalah Jatmiko Dwijo Seputro, yang merupakan adik kandung bupati. Berikut daftar 12 orang yang dibawa KPK:
- Arif Effendi (Kabag Pemerintahan)
- Jatmiko Dwijo Seputro
- Oki (Staf Bagian Umum)
- Makrus Mannan (Kabag Kesra)
- Suyanto (Kepala Dinas Pertanian)
- Hartono (Kepala Satpol PP)
- Yulius Rama Isworo (Kabag Umum)
- Erwin Novianto (Kepala Dinas PUPR)
- Aris Wahyudiono (Kabag Prokopim)
- Agus Prijanto Utomo (Kepala Bakesbangpol)
- Yoga Dwi Ambal (Ajudan Bupati)
- Dwi Hari Subagyo (Kepala BPKAD)
Selain itu, seorang anggota DPRD Tulungagung juga disebut ikut dalam rombongan. Tidak semua pejabat yang sebelumnya diperiksa ikut dibawa ke Jakarta. Beberapa nama dipastikan tidak berada dalam rombongan, di antaranya Plt Sekda Soeroto. Selain itu, tiga pejabat perempuan juga tidak ikut, yakni:
- Desi Lusiana Wardani (Kepala Dinas Kesehatan)
- Zuhrotul Aini (Direktur RSUD dr Iskak)
- Reni Prasetyawati (Kepala Dinas Sosial)
Seorang staf Tata Pemerintahan bernama Intan juga tidak ikut, karena diketahui hanya mengantar dokumen untuk keperluan pemeriksaan.
Status Hukum Masih Ditunggu
Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi belum mengumumkan secara resmi konstruksi perkara maupun status hukum para pihak yang diamankan. Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring dalam OTT tersebut.
