Netanyahu Mangkir dari Sidang Korupsi, Minta Penangguhan 2 Minggu

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Kembali Menunda Persidangan Korupsi

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, kembali mengajukan permohonan penundaan terhadap sidang korupsi yang menjeratnya. Pihak Netanyahu meminta agar jadwal persidangan yang seharusnya digelar pada Minggu (12/4/2026) ditunda. Permohonan ini disampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan ke Pengadilan Distrik Yerusalem.

Diketahui bahwa persidangan korupsi Netanyahu seharusnya dilanjutkan setelah tertunda selama satu bulan lebih akibat perang Iran. Setelah gencatan senjata antara Iran dan pihak lain disepakati, status darurat di Israel dicabut, sehingga persidangan kembali dilanjutkan. Namun, saat ini Netanyahu kembali mengajukan penundaan.

Anehnya, penundaan yang diminta oleh Netanyahu berlangsung selama dua minggu, sama dengan durasi gencatan senjata yang sedang berlaku antara Iran dan Amerika Serikat (AS). Dalam surat permohonannya, Netanyahu menyatakan bahwa alasan penundaan terkait dengan keamanan dan diplomatik rahasia yang berkaitan dengan peristiwa dramatis yang terjadi di Negara Israel dan wilayah Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

“Karena alasan keamanan dan diplomatik rahasia yang terkait dengan peristiwa dramatis yang telah terjadi di Negara Israel dan di seluruh Timur Tengah akhir-akhir ini, Perdana Menteri tidak akan dapat memberikan kesaksian dalam persidangan setidaknya selama dua minggu ke depan,” demikian bunyi pengajuan tersebut.

Selain itu, sebuah amplop tersegel yang berisi rincian alasan-alasan rahasia tersebut telah dikirimkan ke pengadilan. Pengadilan akan memberikan putusan setelah pihak penuntut mengajukan tanggapannya.

Kronologi Kasus Korupsi Netanyahu

Kasus korupsi yang menjerat Netanyahu sudah terkatung-katung sejak tahun 2019 atau selama tujuh tahun lamanya. Situs Israelypoliciforum mencatat bahwa kronologi korupsi Netanyahu dimulai sejak 21 November 2019. Saat itu, Perdana Menteri Netanyahu didakwa dengan tuduhan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.

Pada tahun 2020, Netanyahu dilarang mengangkat hakim atau melakukan legislasi yang bisa memengaruhi persidangan korupsi yang sedang dihadapinya. Jaksa Agung saat itu, Avichai Mandelblit, mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Distrik Yerusalem pada 28 Januari 2020, memulai persidangan yang masih berlangsung hingga saat ini.

Netanyahu sedang menjalani persidangan dalam tiga kasus:

• Kasus 1000 (penipuan, pelanggaran kepercayaan):
  
  Di kasus ini, Netanyahu dan anggota keluarganya diduga meminta dan menerima hadiah dari pengusaha Israel Arnon Milchan dan pengusaha Australia James Packer sebagai imbalan atas bantuan yang diberikan.

• Kasus 2000 (penipuan, pelanggaran kepercayaan):
  
  Di kasus ini, Netanyahu diduga mencoba menerima kesepakatan suap dari penerbit Yediot Ahronot, Arnon Mozes. Ia akan mencoba membatasi peredaran Israel Hayom, sebuah publikasi saingan, sebagai imbalan atas pemberitaan yang menguntungkan di Yediot Ahronot.

• Kasus 3000 (penipuan, pelanggaran kepercayaan):
  
  Di kasus ini, sebagai menteri komunikasi, Netanyahu diduga menerima kesepakatan suap dari taipan media Shaul Elovitch. Ia membuat keputusan regulasi yang menguntungkan Elovitch secara finansial sebagai imbalan atas pemberitaan positif di situs Walla News miliknya.

Meski terjerat kasus hukum, Netanyahu tetap terpilih kembali menjadi Perdana Menteri Israel pada tahun 2022. Namun, jabatan tersebut tidak membuatnya aman dari kasus hukum tersebut. Proses peradilan Netanyahu masih berjalan di Israel meskipun berjalan lambat dan penuh tarik ulur.