Penanganan Kasus Andrie Yunus Menjadi Contoh Transparansi TNI
Selamat Ginting, seorang analis politik dan militer, menilai langkah cepat yang diambil oleh TNI dalam menangani kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, menunjukkan keseriusan institusi militer dalam menjaga akuntabilitas. Ia menilai bahwa tindakan tersebut mencerminkan adanya “kesadaran baru” tentang pentingnya transparansi untuk menjaga kepercayaan publik.
Menurut Ginting, transparansi dan konsistensi penegakan hukum adalah kunci utama dalam membangun legitimasi. Dalam konteks demokrasi modern, transparansi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Ia menyatakan bahwa TNI tampak memahami bahwa kredibilitas tidak dibangun dari penyangkalan, melainkan dari keterbukaan.
Bandingkan dengan Langkah Polri
Namun, apresiasi terhadap TNI juga membuka ruang perbandingan dengan praktik penegakan hukum di tubuh Polri. Publik masih mengingat penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan yang berjalan berlarut-larut. Meskipun pelaku telah diadili, banyak pihak menilai pengungkapan kasus tersebut belum sepenuhnya menjawab siapa aktor intelektual di balik serangan tersebut.
Selain itu, sejumlah kasus lain juga turut membentuk persepsi publik, seperti peristiwa perusakan CCTV dalam kasus KM 50 Tol Jagorawi, hingga perkara yang melibatkan Ferdy Sambo. Ginting menilai, berbagai peristiwa tersebut memperkuat anggapan adanya potensi pengaburan fakta dalam penanganan kasus tertentu.
Begitu pula dengan sejumlah insiden dalam pengamanan aksi di sekitar Badan Pengawas Pemilihan Umum pada 2019, yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas penanganannya.
Ujian Konsistensi Penegakan Hukum
Menurutnya, persoalan utama bukan semata kemampuan teknis, melainkan konsistensi dan kemauan untuk membuka fakta secara objektif. Ia menilai Polri sebenarnya memiliki kapasitas teknologi yang mumpuni, mulai dari digital forensik hingga biometrik, yang terbukti efektif dalam banyak kasus kriminal.
Namun, ketika perkara menyentuh internal institusi, publik kerap melihat adanya standar yang berbeda. Fenomena ini menunjukkan adanya dilema klasik dalam penegakan hukum, yakni konflik kepentingan ketika institusi harus memeriksa dirinya sendiri.
Momentum Refleksi Lintas Institusi
Lebih lanjut, Ginting menyebut langkah TNI dalam kasus Andrie Yunus seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh institusi penegak hukum. Menurutnya, keterbukaan justru memperkuat legitimasi, bukan melemahkannya. Mengakui dan menindak pelanggaran internal adalah bentuk keberanian institusional.
Ginting menegaskan, kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi aparat pertahanan dan keamanan negara, baik TNI maupun Polri. Kepercayaan tersebut, lanjutnya, tidak bisa dibangun melalui retorika, melainkan melalui konsistensi tindakan nyata.
Transparansi Jadi Kunci
Ginting menilai, ketika satu institusi bergerak menuju transparansi sementara yang lain masih dibayangi keraguan akibat kasus masa lalu, maka jurang kepercayaan publik akan semakin melebar. Dalam negara hukum, tidak boleh ada ruang abu-abu, terlebih bagi mereka yang diberi mandat untuk menegakkan hukum itu sendiri.
Seorang jurnalis digital yang terbiasa bekerja cepat dalam merangkum informasi penting menjadi berita yang mudah dipahami. Ia aktif menulis tentang gaya hidup, komunitas kreatif, dan isu keseharian. Hobi memasak dan mencoba resep baru membuatnya semakin peka pada detail. Motto: "Menulis adalah seni memahami manusia.
