.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mempercepat langkah transisi energi nasional dari ketergantungan pada energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT), terutama tenaga surya. Kebijakan tersebut muncul setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya, khususnya Satuan Tugas Energi Baru, Terbarukan, dan Konversi Energi (Satgas EBTKE), untuk mempercepat peralihan sistem energi nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Perintah tersebut disampaikan setelah pemerintah menilai potensi gangguan pasokan energi dunia akibat ketegangan di kawasan Asia Barat atau Timur Tengah, termasuk situasi di jalur strategis pelayaran energi global seperti Selat Hormuz. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan percepatan transisi energi menjadi bagian dari strategi nasional untuk mengantisipasi kemungkinan krisis pasokan minyak.
“Itu salah satu yang juga kita bicarakan saat rapat bersama Presiden, bahwa harus ada alternatif yang dipakai ketika Selat Hormuz kondisinya masih seperti ini,” kata Bahlil kepada wartawan usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/3). Dalam pertemuan tersebut, Bahlil juga melaporkan hasil rapat perdana Satgas EBTKE yang diikuti delapan menteri, jajaran pimpinan Kementerian ESDM, serta petinggi PT PLN (Persero). Satgas itu, menurut dia, diberi mandat untuk segera mengeksekusi berbagai langkah percepatan transisi energi.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penghentian bertahap pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, khususnya pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang masih menggunakan bahan bakar solar. Namun, penghentian operasional tersebut dilakukan secara paralel dengan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan.
“Bangun dulu penggantinya. Kalau dihentikan sebelum pembangkit baru tersedia tentu tidak ada pasokan listrik. Jadi paralel, begitu pembangkit baru beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD), pembangkit diesel langsung dimatikan,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan, dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu, Indonesia tidak dapat sepenuhnya bergantung pada energi fosil impor. Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan seluruh potensi energi domestik yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi baru terbarukan.
Di sisi lain, percepatan transisi energi dinilai bukan sekadar agenda ketahanan energi, tetapi juga peluang strategis bagi industrialisasi nasional. Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa percepatan transisi energi harus menjadi strategi pembangunan industri nasional yang memberikan manfaat langsung bagi sektor manufaktur dalam negeri sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Menurut dia, Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang besar dengan potensi energi terbarukan yang mencapai ribuan gigawatt, yang berasal dari tenaga surya, hidro, angin, bioenergi, dan panas bumi.
“Green jobs akan membuka peluang bagi insinyur, teknisi, ahli baterai, pekerja manufaktur panel surya, operator sistem penyimpanan energi baterai, hingga tenaga riset dan inovasi. Anak-anak muda Indonesia harus menjadi pelaku utama dan tidak hanya menjadi penonton dalam transisi menuju energi bersih,” kata Eddy.
Ia menambahkan, Indonesia juga memiliki keunggulan strategis pada mineral kritis seperti nikel dan tembaga yang merupakan komponen penting dalam industri baterai kendaraan listrik, battery energy storage system (BESS), dan berbagai infrastruktur energi baru terbarukan. Apabila rantai pasok industri tersebut dapat diproduksi dan diproses di dalam negeri, kata dia, maka transisi energi berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034, pemerintah merencanakan tambahan kapasitas terpasang pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah tersebut, sekitar 42,6 GW direncanakan berasal dari energi baru terbarukan, ditambah 10,3 GW dari sistem penyimpanan energi baterai atau battery energy storage system.
Program tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 190 miliar dolar Amerika Serikat hingga 2034 atau sekitar 19 miliar dolar per tahun. “Angka investasi ini merupakan peluang industrialisasi baru. Indonesia harus menjadi negara yang menarik bagi investasi energi terbarukan,” ujar Eddy.
Selain manfaat ekonomi, implementasi rencana tersebut juga diproyeksikan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto tahunan sekitar 0,1 hingga 0,7 persen.
Sementara itu, lembaga kajian energi Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia berpeluang besar bertransformasi dari negara yang selama ini bergantung pada energi fosil menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara. Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa menyebut potensi teknis energi surya Indonesia mencapai sekitar 7,7 terawatt (TW), yang dapat dimanfaatkan untuk menyediakan listrik yang andal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi hijau.
“Transformasi ini memerlukan tata kelola yang transparan, peta jalan yang jelas, pengadaan yang kompetitif, pengawasan independen, serta penguatan kapasitas institusional,” kata Fabby. Dalam kajian bertajuk The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty, IESR bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengusulkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai.
Program tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 70 miliar dolar Amerika Serikat dalam lima tahun ke depan, serta memerlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dukungan pembiayaan hijau dari sektor perbankan, dan partisipasi sektor swasta. Kepala Pemodelan dan Analisis Sistem Energi IESR Alvin Putra Sisdwinugraha menjelaskan bahwa tahap awal program tersebut mencakup pengembangan sekitar 26 GW PLTS terdesentralisasi yang dipadukan dengan sistem penyimpanan energi baterai.
Program itu mencakup penggantian pembangkit diesel di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), percepatan elektrifikasi perdesaan, serta pemanfaatan energi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Menurut Alvin, keberhasilan tahap awal tersebut akan menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan PLTS hingga mencapai kapasitas 100 GW secara nasional.
Namun, ia menilai langkah tersebut juga memerlukan penyesuaian kebijakan, termasuk percepatan penghentian operasional pembangkit listrik tenaga uap yang sudah tua dan tidak efisien sebelum 2030 serta pengurangan pembangunan PLTU baru. Tanpa langkah tersebut, ruang pengembangan energi surya dinilai akan terbatas dan berisiko menimbulkan kelebihan kapasitas pembangkit listrik berbasis fosil.
“Inisiatif PLTS 100 GW secara inheren mendorong perlunya revisi RUPTL agar selaras dengan target transisi energi dan komitmen iklim nasional, sekaligus mencegah aset terlantar di masa depan,” ujar Alvin.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
