Imbauan Pemprov NTB untuk Warga yang Berada di Wilayah Konflik
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya masyarakat asal NTB yang saat ini berada di wilayah Timur Tengah, untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap situasi geopolitik dan keamanan yang sedang berkembang di kawasan tersebut.
Pemprov NTB menekankan pentingnya bagi setiap WNI untuk memastikan data diri mereka telah terdaftar di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) terdekat. Dengan demikian, warga dapat lebih mudah dipantau dan diberikan perlindungan jika terjadi kondisi darurat.
Selain itu, warga diminta untuk menjaga komunikasi aktif dengan keluarga di tanah air serta pihak Perwakilan RI guna memantau situasi terkini secara langsung. Pemprov NTB juga menyediakan layanan hotline darurat yang bisa dihubungi segera dalam kondisi mendesak.
Hotline Darurat Perwakilan RI
Sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi warga negaranya di luar negeri, Pemprov NTB menginformasikan daftar hotline darurat yang dapat dihubungi segera apabila terjadi kondisi mendesak di wilayah konflik:
- Hotline Utama:
-
Direktorat Perlindungan WNI Kemlu RI: +62 812-9007-0027
-
Daftar Kontak Perwakilan RI di Timur Tengah:
- KBRI Riyadh (Arab Saudi): +966 569173990
- KJRI Jeddah (Arab Saudi): +966 503609667
- KBRI Manama (Bahrain): +973 38791650
- KBRI Tehran (Iran): +98 902 4668889 / +98 9144668845
- KBRI Baghdad (Irak): +964 7769842020
- KBRI Amman (Yordania): +962 7 7915 0407
- KBRI Kuwait City (Kuwait): +965 97206090 / 97809760
- KBRI Beirut (Lebanon): +961 70817310
- KBRI Abu Dhabi (PEA): (+971) 564177033
- KJRI Dubai (PEA): (+971) 564177033 / (+971) 556322611
- KBRI Doha (Qatar): +974 44639545 / 44664981 / 33372875
- KBRI Damaskus (Suriah): +963 954 444 810
Pemprov NTB menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Negara hadir untuk melindungi seluruh WNI di mana pun berada. Jika Anda atau keluarga merasa terancam bahaya, segera hubungi Perwakilan RI terdekat.
Koordinasi dengan Duta Besar RI
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah Duta Besar Republik Indonesia di negara-negara Teluk dan Iran guna memastikan kondisi Warga Negara Indonesia (WNI), khususnya asal NTB, tetap aman dan terpantau. Konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel terus meningkat. Kedua belah pihak masih melakukan aksi saling serang.
Gubernur yang akrab disapa Miq Iqbal menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab moral kepala daerah terhadap warganya, di mana pun mereka berada. “Sebagai kepala daerah, saya memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan warga NTB yang berada di luar negeri tetap dalam perlindungan negara, terlebih dalam situasi geopolitik yang berkembang seperti saat ini,” tegas Miq Iqbal.
Komunikasi dilakukan dengan KBRI Teheran (Iran), KBRI Riyadh (Arab Saudi), KBRI Muscat (Oman), KBRI Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), KBRI Manama (Bahrain), KBRI Doha (Qatar), serta KBRI Kuwait City. Dalam pembicaraan tersebut, seluruh perwakilan RI memastikan bahwa WNI yang terdata berada dalam pemantauan intensif melalui jaringan masyarakat Indonesia di masing-masing negara. Para Duta Besar juga menyampaikan bahwa Rencana Kontinjensi telah diaktifkan sebagai langkah antisipatif apabila terjadi peningkatan eskalasi konflik.
“Para Duta Besar memastikan bahwa seluruh WNI yang terdaftar dalam kondisi terpantau. Masing-masing KBRI telah mengaktifkan rencana kontinjensi sebagai langkah mitigasi jika situasi berkembang lebih jauh,” jelasnya.
Gubernur Miq Iqbal secara khusus menitipkan warga NTB kepada para Duta Besar RI agar mendapatkan perhatian dan perlindungan maksimal. “Saya menitipkan secara khusus warga NTB kepada para Duta Besar. Keselamatan mereka adalah prioritas,” tegasnya.
Ia juga mengimbau keluarga di NTB yang memiliki anggota keluarga di kawasan Timur Tengah untuk proaktif memastikan data keberadaan mereka tercatat di KBRI atau KJRI terdekat. Apabila belum terdaftar, keluarga diminta segera menghubungi hotline resmi perwakilan RI di masing-masing negara.
“Kepada masyarakat NTB yang memiliki keluarga di kawasan tersebut, saya mengajak untuk tetap tenang. Pastikan komunikasi dengan KBRI atau KJRI terus terjaga dan ikuti arahan resmi dari perwakilan RI,” ujarnya.
Dalam komunikasi tersebut, Miq Iqbal juga berbagi pengalamannya dalam menangani perlindungan WNI di wilayah konflik pada masa penugasannya sebelumnya di Kementerian Luar Negeri. Diskusi tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi agar perlindungan warga negara berjalan cepat, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Gubernur NTB menegaskan bahwa komunikasi dan pemantauan tidak berhenti pada tahap awal ini. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta perwakilan RI di luar negeri akan dilakukan secara berkala guna memastikan perkembangan situasi dapat direspons secara cepat dan tepat.
“Kami akan terus memantau dan berkoordinasi secara rutin. Pemerintah daerah tidak boleh abai terhadap situasi global yang berpotensi berdampak pada warga kita,” pungkasnya.
Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk terus hadir, menjaga komunikasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjamin perlindungan warga NTB di manapun berada.
Reporter berita yang mengutamakan akurasi dan objektivitas. Ia memiliki ketertarikan pada isu sosial dan ekonomi, serta mengikuti perkembangan dunia digital. Waktu luangnya dihabiskan untuk membaca laporan penelitian, mendengarkan podcast edukasi, dan berjalan santai di taman kota. Motto: "Fakta adalah kompas bagi setiap penulis."
