Komentar Gubernur Sumbar Terkait Konflik Iran dan Amerika Serikat
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengeluarkan pernyataan terkait memanasnya konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Ia menyayangkan tindakan yang dianggap sebagai awal dari perang, meskipun Amerika Serikat selama ini dikenal sebagai negara yang mengusung misi perdamaian.
“Kita sesalkan adalah Amerika dengan Board of Peace (BoP)-nya. Namanya peace, perdamaian. Tapi Amerika pula yang mengawali perang ini,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Mahyeldi menilai bahwa tindakan tersebut berpotensi memperluas konflik dan menimbulkan dampak global, termasuk bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia mengecam tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Ia juga berharap Presiden Indonesia Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas di forum internasional sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan menolak peperangan.
“Oleh karena itu Pak Presiden sebagai anggota di sana harus menunjukkan sikap kita sebagai bangsa yang suka perdamaian, anti peperangan,” katanya.
Dampak Perang pada Sektor Energi dan Jemaah Umrah
Mahyeldi mengingatkan bahwa dampak perang tidak hanya dirasakan oleh negara yang terlibat langsung, tetapi juga berimbas pada sektor lain, termasuk jemaah umrah asal Indonesia yang saat ini berada di Tanah Suci.
Selain itu, ia menyoroti langkah Iran yang disebut telah menutup Selat Hormuz. Penutupan jalur strategis tersebut dinilai dapat berdampak besar terhadap distribusi minyak dunia.
“Apalagi Selat Hormuz sudah ditutup oleh Iran. Ini juga ancaman. Menteri ESDM sudah menyampaikan jatah minyak kita sekitar 21 hari. Kalau lewat 21 hari itu akan berdampak pada kita,” ungkapnya.
Karena itu, Pemprov Sumbar mulai melakukan langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak yang mungkin timbul di daerah.
“Kita tadi malam dengan teman-teman di provinsi sudah mulai mendiskusikan ini, bagaimana untuk mengamankan masyarakat kita. Termasuk jemaah umrah,” tutup Mahyeldi.
Koordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah terkait kepulangan sekitar 2.500 jemaah umrah asal Sumbar yang saat ini masih berada di Tanah Suci.
Hal itu disampaikan Mahyeldi menyusul memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada sejumlah penerbangan.
“Saya kira pasti ada yang tertahan karena penerbangan tidak bisa terlaksana. Tentu ini akan kita koordinasikan dengan Kementerian Haji dan Umrah,” kata Mahyeldi saat dikonfirmasi di Mapolda Sumbar.
Menurutnya, koordinasi tersebut tidak hanya menyangkut kepulangan jemaah umrah, tetapi juga rencana keberangkatan haji ke depan apabila situasi konflik belum mereda.
“Termasuk keberangkatan haji kita ke depan, kalau misalnya perang ini tidak reda,” ujarnya.
Mahyeldi mengaku hingga kini belum menerima informasi resmi dari kementerian terkait kepastian jadwal kepulangan 2.500 jemaah tersebut. Namun, Pemprov Sumbar akan menyiapkan langkah antisipasi jika terjadi kendala penerbangan.
“Mengenai kepulangan ini kita belum dapat informasi dari kementerian. Kalau memang penerbangan tidak bisa, tentu harus ada solusi lain, misalnya lewat laut. Artinya perlu ada penjemputan di sana. Karena itu kita perlu koordinasi lagi,” tutupnya.
Belum Ada Perubahan Jadwal
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 2.500 jemaah umrah asal Sumbar dijadwalkan kembali ke Indonesia sesuai agenda yang telah ditetapkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumbar, Rifki Diflaizar, mengatakan para jemaah tersebut terbagi dalam dua program, yakni Awal Ramadan dan Full Ramadan.
Sebanyak 1.000 jemaah mengikuti program Awal Ramadan dan telah berangkat pada 22 Februari 2026 melalui berbagai travel haji dan umrah. Mereka dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 5 Maret 2026 dan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
“Jumlah terbanyak berasal dari Kota Padang,” kata Rifki saat ditemui di kantornya.
Sementara itu, 1.500 jemaah lainnya mengikuti program Full Ramadan dan berangkat pada 23 Februari 2026. Mereka direncanakan kembali ke Padang sekitar 26 Maret 2026.
Rifki menegaskan, hingga kini belum ada pembatalan atau perubahan jadwal kepulangan jemaah asal Sumbar.
“Penerbangan langsung dari Arab Saudi ke Indonesia sampai saat ini masih aman. Yang terganggu itu penerbangan transit karena ada yang melalui daerah konflik,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan seluruh travel umrah di Sumbar untuk memastikan kondisi dan jadwal kepulangan jemaah pada 5 dan 26 Maret 2026 mendatang.
Jemaah Umrah Indonesia yang Masih Berada di Arab Saudi
Secara nasional, sekitar 58.000 jemaah umrah asal Indonesia saat ini masih berada di Arab Saudi di tengah konflik Iran versus Israel-Amerika yang meletus sejak Sabtu (28/2/2026).
“58 ribu lebih jemaah kita masih tertahan di Arab Saudi,” kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, dikutip dari YouTube Kompas TV.
Meski situasi Timur Tengah memanas, hingga tiga hari menjelang kepulangan 1.000 jemaah Sumbar pada 5 Maret 2026, pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sumbar belum menerima informasi penundaan.
“Saya sudah menghubungi seluruh travel umrah di Sumbar, belum ada penundaan keberangkatan jemaah dari Arab Saudi ke Indonesia tanggal 5 Maret 2026,” tegas Rifki.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
