Konflik Israel dan Amerika Serikat dengan Iran: Peran Indonesia dalam Perdamaian
Mata dunia kini tertuju pada Timur Tengah seiring dengan konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mencapai titik didih. Ketegangan ini memuncak pada Sabtu (28/2/2026), ketika Amerika Serikat bersama Israel melancarkan operasi udara besar-besaran yang menghantam langsung jantung pertahanan Iran.
Melalui pengumuman di media sosial, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa serangan tersebut berhasil menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. “Khamenei, salah satu orang paling jahat dalam sejarah, telah meninggal. Ini bukan hanya keadilan untuk rakyat Iran, tetapi untuk semua rakyat Amerika yang hebat, dan orang-orang dari banyak negara di seluruh dunia, yang telah dibunuh atau disiksa oleh Khamenei dan gengnya yang kejam,” papar Trump.
Tragedi ini tidak hanya meruntuhkan pilar utama kepemimpinan Iran, tetapi juga menyisakan duka bagi keluarga besar Khamenei. Pasalnya, putri, menantu, hingga cucu sang pemimpin itu dilaporkan turut menjadi korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menanggapi situasi darurat ini, pemerintah Iran menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari serta meliburkan seluruh aktivitas negara selama satu pekan penuh.
Guna menjaga stabilitas di tengah kekosongan kekuasaan, Wakil Presiden Pertama Iran, Mohammad Mokhber mengumumkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan tertinggi untuk sementara akan diemban Presiden Iran, Ketua Pengadilan, dan anggota Dewan Wali Iran.
Di sisi lain, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk memfasilitasi dialog antara kedua kubu. Ia bahkan bersedia bertolak ke Teheran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.
Tanggapan DPR Soal Kesiapan Prabowo
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mau menjadi mediator Amerika Serikat (AS) dan Iran demi menciptakan keamanan yang kondusif di kawasan Timur Tengah. Kabar tersebut sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI saat memberikan pernyataan resmi terkait serangan AS dan Israel ke Iran pada Sabtu (28/2/2026).
Kemlu mengatakan bahwa Prabowo siap terbang ke Teheran, Iran, untuk memediasi kedua belah pihak. Namun, banyak pihak juga yang menentang keputusan Prabowo tersebut karena dianggap terlalu terburu-buru dan Iran diklaim tidak akan menyukainya. Meski demikian, DPR tetap menyatakan dukungan tersebut kepada Prabowo karena dinilai sebagai langkah yang tepat.
“Kami sangat mendukung langkah yang diambil oleh Bapak Presiden dan saya rasa ini adalah kepala negara, salah satu pertama yang menyatakan kesiapan untuk menjadi mediator bagi negara yang sedang berkonflik dalam hal ini Iran-Israel dan juga di-backup oleh Amerika,” katanya, Minggu (1/3/2026), dikutip dari YouTube Kompas TV.
“Saya rasa itu adalah langkah yang tepat sebagai bagian dari komunitas internasional dan merupakan langkah diplomatik yang sangat baik,” sambung Amelia.
Amelia menambahkan, Prabowo juga sudah berperan aktif dalam memperjuangkan perdamaian dunia, terutama untuk rakyat Gaza, Palestina. Hal itu, kata Amelia, dibuktikan dengan bergabungnya Prabowo dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.
“Masuk ke dalam BoP itu adalah langkah diplomatik yang menurut saya juga baik. Tetapi ini saya melihatnya pada perspektif ikhtiar ya, sebuah usaha diplomatik begitu.”
“Kalau kita tidak ada di dalam, bagaimana kita bisa memediasi pihak-pihak hasil berkonflik? Paling tidak kalau ada di dalam, kita bisa bersuara, kita bisa bersuara dan positioning kita kan jelas,” papar Amelia.
Apalagi, menurut Amelia, dalam BoP itu banyak negara-negara di Timur Tengah juga yang bergabung untuk mendorong upaya perdamaian dunia.
“Seperti Saudi Arabia kemudian juga Qatar, Turki dalam hal ini juga berperan aktif juga menyuarakan agar segera ditemukan two state solution dalam konflik Palestina dan Israel,” katanya.
Sebelumnya, Indonesia memutuskan bergabung BoP dengan tujuan mendorong komitmen kemanusiaan dan upaya perdamaian dunia, khususnya bagi rakyat Palestina. BoP sendiri dibentuk usai Donald Trump mengajukan 20 poin perdamaian untuk Gaza dan disetujui oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada 18 November 2025.
20 poin perdamaian yang diajukan Trump dan didukung PBB itu berisi rencana bahwa Gaza akan menjadi zona bebas teror dan deradikalisasi, Gaza dibangun kembali untuk kepentingan rakyat Gaza. Bila perang berakhir, maka pasukan Israel akan mundur, pembebasan sandera, tuntutan agar Hamas hidup damai dan menonaktifkan senjata, hingga bantuan untuk Gaza.
Dalam 20 poin perdamaian itu, memang ada tuntutan soal penonaktifan senjata Hamas dalam salah satu poin di atas. Namun, Indonesia berjanji tidak akan terlibat pelucutan senjata Hamas.
Eks Dubes Tak Setuju
Berbeda dengan Amelia, eks Dubes RI untuk Iran, Dian Wirengjurit, justru menyebut Iran tidak akan suka jika Indonesia menjadi mediator. Sebab, Indonesia kini sudah berada di pihak AS, apalagi setelah Prabowo memutuskan bergabung dengan Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS, Donald Trump.
“Saya kira mungkin Iran pun dalam hal ini tidak akan happy menerima Indonesia menjadi mediator, karena Indonesia sudah ada di pihak Amerika kok,” jelas Dian dalam kesempatan yang sama.
“Suka atau tidak suka, kita tidak usah berdebat panjang, baik de jure maupun de facto, kita sudah ada di pihak Amerika yang kalau kita bergabung dengan BoP di lapangan pada waktunya, kalau masih ada BoP, kita harus bernegosiasi dengan Israel,” tambahnya.
Selain itu, kata Dian, Hamas juga tidak menerima kehadiran Indonesia lewat BoP tersebut.
Sehingga, menurutnya, Prabowo seharusnya lebih fokus pada urusan dalam negeri saja untuk saat ini, karena masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan.
“Hamas pun tidak menerima kehadiran kita. Mau apa kita? Buat saya lebih baik kita, maaf dengan segala hormat Bapak Presiden, lebih baik fokus keadaan dalam negeri, masih banyak PR yang harus dikerjakan,” paparnya.
Adapun, Hamas sebenarnya tidak secara khusus menolak Indonesia, hanya saja lebih ke penolakan terhadap konsep pengamanan atau intervensi asing yang berpotensi melucuti senjata mereka.
Dian juga menjelaskan bahwa jika ingin menjadi penengah sebuah konflik, maka harus diakui oleh kedua belah pihak yang berkonflik.
“Dalam konteks negara, kedua belah pihak harus diakui secara diplomatik. Nah, kita sampai saat ini tidak punya pengakuan diplomatik terhadap Israel,” katanya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, mengatakan momentum saat ini dinilai belum tepat untuk melakukan diplomasi damai.
“Bila Presiden mau jadi juru damai sebaiknya tidak sekarang,” kata Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Minggu.
Hikmahanto menilai, upaya damai sebaiknya dilakukan ketika konflik sudah berjalan dalam jangka waktu yang cukup lama karena pada fase tersebut, peran mediator sangat dibutuhkan secara psikologis oleh negara-negara yang bertikai.
Hikmahanto menyebut, dalam situasi perang yang berlarut, negara yang bertikai biasanya enggan mengakui kekalahan secara terbuka. Sebaliknya, kata Hikmahanto, jika Prabowo masuk saat eskalasi serangan baru saja terjadi seperti saat ini, upaya tersebut diprediksi akan mengalami penolakan.
“Kalau sekarang terlalu dini dan tidak akan diterima oleh para pihak yang berkonflik,” tuturnya.
Penulis online yang antusias mendalami topik kesehatan dan gaya hidup. Ia rutin mengikuti webinar, membaca jurnal kesehatan, dan menulis catatan pribadi tentang pola hidup seimbang. Hobi lain yang ia tekuni adalah membuat smoothie dan meditasi. Motto: "Informasi adalah alat untuk hidup lebih baik."
