Kritik Mahasiswa terhadap Kebijakan Pemerintah dan Tantangan Debat dengan Presiden
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang pernah mengalami ancaman dan teror digital, kini berani menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah harus disampaikan tanpa melalui perantara.
Awalnya, Tiyo Ardianto menyampaikan pandangan tentang program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah. Melalui podcast di beberapa kanal seperti @forumkeadilanTV dan @abrahamsamadspeakup, ia menyampaikan kritik dalam kerangka fungsi kontrol sosial mahasiswa. Namun, kritik tersebut kemudian menjadi sasaran intimidasi digital yang meluas.
Ia menerima pesan ancaman, tuduhan manipulatif, dan serangan reputasional. Bahkan, ibunya juga dilaporkan menerima pesan intimidatif yang menimbulkan ketakutan. Isu-isu personal dan ancaman penculikan juga menyebar melalui platform digital untuk mendelegitimasi posisi Tiyo.
Pilih Bicara Langsung, Tolak Perantara
Dalam perbincangan di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Tiyo menegaskan bahwa dirinya lebih memilih berbicara langsung kepada presiden tanpa melalui perantara. Menurutnya, tidak semua orang di lingkar kekuasaan dapat dipercaya untuk menyampaikan realitas di lapangan secara utuh. Ia menilai ada jarak antara laporan administratif dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.
Karena itu, ia menyatakan tidak tertarik pada pertemuan tertutup dengan kepala negara. Sebaliknya, ia menantang agar dialog dilakukan secara terbuka di kampus UGM. Ia ingin mahasiswa diberi ruang untuk berdiskusi dan berdebat langsung dengan presiden mengenai data serta kebijakan yang diyakini pemerintah.
Undangan Dialog Terbuka di Kampus
“Kalau Pak Presiden mau mendengar suara kami, silakan datang ke UGM. Kita siapkan medan terbuka untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Silakan sampaikan apa pun yang Bapak percaya tentang data Bapak, maka mahasiswa akan mendebat itu,” tegasnya.
Baginya, forum terbuka lebih mencerminkan transparansi dan memberikan kesempatan kepada publik khususnya mahasiswa untuk menguji klaim serta narasi resmi yang beredar.
Kritik pada Pendekatan Berbasis Angka
Tiyo juga menyoroti pendekatan pengambilan kebijakan yang dinilai terlalu bergantung pada angka dan laporan administratif. Ia menekankan bahwa kondisi masyarakat tidak bisa direduksi sekadar menjadi statistik. Dalam pandangannya, realitas sosial harus dilihat secara langsung dengan menemui masyarakat, bukan hanya melalui laporan tertulis yang telah disaring dan disusun.
Narasi bahwa Indonesia berada dalam kondisi baik-baik saja, menurutnya, perlu diuji melalui kondisi faktual di lapangan.
Pertanyaan Reflektif untuk Presiden
Pesan utama yang ingin ia sampaikan adalah pertanyaan reflektif kepada Presiden Prabowo mengenai sejauh mana informasi yang diterima benar-benar mencerminkan kenyataan. Tiyo mempertanyakan sampai kapan presiden akan bergantung pada orang-orang di sekitarnya tanpa memastikan langsung kondisi masyarakat.
“Maka sesungguhnya, Bapak mau sampai kapan Bapak dibohongi oleh orang-orang Bapak?” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap bahwa dialog terbuka dan pengujian data secara langsung adalah bagian dari upaya menjaga ruang demokrasi tetap hidup.
Permintaan Maaf atas Ketidaknyamanan
Dalam kesempatan tersebut, dia secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang muncul akibat pernyataannya, sembari menjelaskan konteks kritik yang ia maksudkan. Pernyataan yang paling disorot publik adalah ketika Tiyo menyebut presiden dengan kata “bodoh”.
Ia mengakui bahwa pilihan diksi tersebut menimbulkan kegelisahan dan rasa tidak nyaman di sebagian masyarakat. “Presiden kita itu, kalau bahasa saya, bodoh. Mungkin ada beberapa yang tidak nyaman dengan bahasa ini, dan iya, saya minta maaf atas ketidaknyamanan itu,” ucapnya.
Permintaan maaf itu disampaikan bukan sebagai penarikan kritik, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas dampak bahasa yang ia gunakan dalam ruang publik.
Makna “Bodoh” yang Dimaksud Tiyo
Meski meminta maaf, Tiyo menegaskan bahwa kata “bodoh” tidak dimaksudkan sebagai serangan personal. Ia menjelaskan bahwa istilah tersebut merupakan bentuk kritik terhadap apa yang ia nilai sebagai kegagalan dalam tata kelola kebijakan negara. “Bodoh yang dimaksud di sini adalah inkompetensi yang laten,” jelas Tiyo.
Menurutnya, kritik tersebut lahir dari kegelisahan mendalam terhadap arah kebijakan yang dianggap tidak menyentuh persoalan paling mendasar di masyarakat.
