Tantangan Kepemimpinan di Kota Makassar Setahun Pemerangement Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika
Setahun penuh kepemimpinan Walikota Makassar, Munafri Arifuddin dan Wakil Walikota Aliyah Mustika, telah membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika pemerintahan dan pembangunan kota. Di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang kompleks, mereka harus mampu mengelola berbagai isu yang terus berkembang.
Perubahan Kebijakan dan Dampaknya pada Pembangunan
Pada awal masa jabatannya, kebijakan Inpres Nomor 1/2025 dikeluarkan, yang menekankan efisiensi belanja APBN dan APBD TA 2025. Kebijakan ini memiliki dampak langsung pada penerimaan anggaran Pemkot Makassar dari dana transfer daerah. Hal ini memengaruhi belanja daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk perputaran ekonomi warga.
Kemampuan manajerial, kewirausahaan, dan inovasi sangat dibutuhkan agar ritme pembangunan tetap stabil dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan warga. Ini menjadi ujian bagi Walikota Appi, yang sebelumnya memiliki latar belakang sebagai entrepeneur dan aktor korporasi.
Makassar saat ini memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, menjadikannya sebagai salah satu simpul penting pembangunan di kawasan timur Indonesia. Dinamika ekonomi, sosial, dan demografis yang cepat membutuhkan kapasitas birokrasi untuk merespons perubahan dengan cepat.
Namun, tantangan utama bukan hanya pada kecepatan perubahan, tetapi bagaimana memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar berdampak pada kesejahteraan warga secara luas dan berkelanjutan.
Data dan Tantangan Ekonomi
Data statistik Kota Makassar tahun 2025 menunjukkan stabilitas di permukaan, namun menyimpan tekanan di lapisan bawah. Inflasi tahun kalender mencapai 2,69 persen, meningkat tajam dari 1,19 persen pada tahun 2024. Meski secara makro inflasi masih terkendali, secara mikro berdampak pada daya beli rumah tangga perkotaan.
Inflasi tertinggi terjadi pada Maret 2025 sebesar 2,19 persen, dipicu oleh lonjakan permintaan selama Ramadan dan akhir kebijakan diskon tarif listrik prabayar. Ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi bersifat musiman dan dapat diprediksi. Namun, masalahnya adalah kegagalan menerjemahkan pola data tersebut ke dalam desain kebijakan jangka menengah dan panjang.
Inflasi yang berulang setiap tahun pada periode tertentu seharusnya mendorong pendekatan kebijakan yang lebih struktural, tetapi sering kali hanya respons jangka pendek yang digunakan. Kepemimpinan inovatif dituntut untuk melampaui logika pemadam kebakaran kebijakan dan mulai membangun mekanisme institusional agar Pemkot mengantisipasi tekanan ekonomi sebelum dampaknya dirasakan warga.
Masalah Kemiskinan dan Ketahanan Sosial
Tekanan inflasi menjadi semakin problematis ketika dikaitkan dengan struktur pengeluaran rumah tangga. Data BPS menunjukkan bahwa 40 persen kelompok pengeluaran terbawah di Kota Makassar mengalokasikan lebih dari 55 persen total pengeluaran bulanannya hanya untuk kebutuhan makanan. Hal ini membuat kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rentan hampir tidak memiliki ruang adaptasi ketika harga pangan meningkat.
Dalam konteks seperti ini, dibutuhkan kebijakan pengendalian inflasi yang tidak diperlakukan sebagai domain teknokratis semata, melainkan harus ditempatkan sebagai kebijakan publik yang berdampak langsung pada keadilan sosial.
BPS mencatat penurunan angka kemiskinan Kota Makassar dari 4,97% menjadi 4,43% antara 2024-2025. Namun, garis kemiskinan Kota Makassar terus meningkat mencapai Rp610.536 per kapita per bulan pada tahun 2025, naik signifikan dibandingkan Rp475.444 per kapita per bulan pada tahun 2021. Kenaikan garis kemiskinan ini menunjukkan bahwa biaya hidup meningkat lebih cepat daripada kemampuan pendapatan sebagian warga untuk menyesuaikan diri.
Dinamika Ketenagakerjaan dan Stabilitas Ekonomi
Dari sisi ketenagakerjaan, Kota Makassar menunjukkan dinamika yang tidak kalah kompleks. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 10,60 persen pada tahun 2023 menjadi 9,71 persen pada tahun 2024, sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja meningkat dari 58,72 persen menjadi 62,04 persen. Angka-angka ini sering ditafsirkan sebagai sinyal membaiknya kondisi pasar kerja, namun interpretasi tersebut menjadi kurang memadai ketika tidak dikaitkan dengan struktur ekonomi kota.
BPS mencatat sekitar 76 persen tenaga kerja Makassar terserap di sektor jasa, dengan jumlah pekerja mencapai sekitar 478.147 orang pada tahun 2024. Dominasi sektor jasa menjadikan ekonomi kota sangat bergantung pada daya beli masyarakat lokal dan stabilitas konsumsi. Tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi akan berimbas langsung pada kerentanan pekerjaan.
Banyak pekerjaan di sektor ini bersifat informal, berupah rendah, dan minim perlindungan jangka panjang. Oleh karena itu, penurunan pengangguran tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya rasa aman ekonomi warga.
