Peniadaan Sistem Barcode BBM Subsidi di Aceh
Pemimpin MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan bahwa pihaknya akan memperjuangkan permintaan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, untuk meniadakan sistem barcode dalam pembelian BBM subsidi selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2026. Permintaan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan yang dinilai menghambat distribusi BBM, menyebabkan antrean panjang, dan memperlambat proses pemulihan pasca bencana di beberapa wilayah Aceh.
Permintaan tersebut disampaikan saat kunjungan Pimpinan MPR RI dalam rangka Penyerahan Bantuan untuk Korban Bencana di delapan kabupaten di Aceh, pada Selasa (10/2/2026). Dalam kesempatan itu, Muzani menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pertamina untuk memperjuangkan usulan tersebut.
“Dalam catatan dari Wakil Gubernur (Aceh), wakil gubernur menitipkan pesan kepada saya, pertama supaya jatah BBM di Provinsi Aceh ini di-loss, begitu pak? Jadi saya sudah berbisik kepada Pak Kepala Satgas, Pak Tito Mendagri, ini akan kita sama-sama perjuangkan supaya jatah kuota BBM di Aceh tidak lagi terbatas,” kata Muzani, di Kantor Governur Provinsi Aceh.
Menurut Muzani, penghapusan sistem barcode penting agar proses pemulihan pasca bencana banjir dan longsor bisa dilakukan secara cepat. Ia menjelaskan bahwa alat-alat berat yang beroperasi 24 jam tidak boleh terhambat oleh jumlah BBM yang terbatas akibat barcode.
“Nanti kami akan berbisik sama Pak Kepala Satgas untuk bisa bicara dengan Pertamina dan Menteri ESDM agar, jatah BBM di Aceh di-loss,” imbuhnya.
Sebelumnya, Fadhlullah telah berkomunikasi dengan Dirut Pertamina terkait hal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa sistem pembelian dengan barcode saat ini mengakibatkan antrean hingga mencapai 3-4 km.
“Karena barcode ini Pak, alat-alat berat kami masih bekerja ketika membeli di SPBU susah Pak. Begitu juga antrean Pak sampai 3-4 kilo di jalan. Seperti Bapak lihat di slide foto ini, ini antrean dikarenakan barcode Pak, solar dan pertalite. Ini antriannya Pak,” ujarnya.
Fadhlullah berharap Aceh akan diberikan kekhususan sementara untuk peniadaan sistem pembelian BBM subsidi dengan skema barcode tersebut. Ia menegaskan bahwa Aceh masih dalam proses transisi pemulihan pasca bencana.
“Jadi harapan kami ini bisa diberikan kekhususan karena kita masih dalam masa transisi, sedangkan 4 kabupaten kami, pak, masih dalam tanggap darurat, yaitu Aceh Tamiang, kemudian Aceh Utara, kemudian Pidie Jaya, kemudian Aceh Tengah, Bener Meriah ini masih tanggap darurat,” tandasnya.
Peran MPR RI dalam Koordinasi
Selama kunjungan silaturahmi tersebut, Muzani didampingi oleh Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto, Eddy Soeparno, Hidayat Nur Wahid, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan A. M. Akbar Supratman. Turut hadir juga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Kepala BPOM Taruna Ikrar, serta sejumlah anggota MPR RI lainnya seperti Sonny Tri Danaparamita, Husni, Anton Sukartono Suratto, dan Dedi Iskandar Batubara.
Keputusan Gubernur Aceh
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menegaskan bahwa pihaknya akan mencabut aturan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan sistem barcode di seluruh SPBU Aceh. Menurutnya, kebijakan tersebut justru menyulitkan masyarakat dan tidak memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
“PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak istilah lagi ada barcode. Siapa saja yang ingin isi minyak, tetap terus. Karena tidak jadi masalah lagi kepada masyarakat,” ujar Mualem dalam sambutannya seusai dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030 di rapat paripurna istimewa DPRA, Banda Aceh, Rabu (12/2/2025).
Mualem menilai penerapan barcode selama ini menimbulkan keresahan, bahkan memicu ancaman aksi massa. Ia menegaskan kebijakan tersebut tidak memiliki makna terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, sehingga diputuskan untuk dihapuskan.
Sinergi Antara Eksekutif dan Legislatif
Ketua DPRA Zulfadli alias Abang Samalanga mengingatkan Mualem dan Wakil Gubernur Fadhlullah agar menjaga keharmonisan demi pembangunan Aceh yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Mualem dan Dek Fadh merawat stabilitas politik dan keamanan di Aceh. Tito menegaskan bahwa stabilitas merupakan modal utama bagi pembangunan, lebih penting daripada sumber daya alam maupun manusia. Ia juga mengapresiasi capaian positif Aceh dalam pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia yang berada di atas rata-rata nasional.
Penulis berita yang tekun mengeksplorasi cerita di balik fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia suka berkunjung ke tempat baru, memotret suasana, serta berbincang dengan orang-orang dari berbagai latar. Hobinya adalah menulis cerpen dan bercocok tanam. Motto: "Tulisan terbaik lahir dari observasi yang jujur."
