Pengunduran Diri Ketua Dewan Komisioner OJK dan Dirut BEI
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat (30/1/2026). Bersama dengan dua pejabat pengawas pasar modal, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (KE PMDK), serta Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, Pemeriksaan Khusus, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK (DKTK), keputusan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab moral.
OJK menegaskan bahwa pengunduran diri tersebut tidak akan mengganggu fungsi pengawasan dan stabilitas sektor jasa keuangan. Tugas-tugas OJK tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Di hari yang sama, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman juga mundur setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari, yang berujung pada penerapan trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham sebanyak dua kali. Hal ini menambah sorotan terhadap kinerja pasar modal.
Dalam pernyataan resmi, OJK menyampaikan bahwa pengunduran diri ketiga pejabat tersebut telah disampaikan secara resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, proses pengunduran diri akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Mahendra Siregar menyatakan bahwa pengunduran dirinya bersama KE PMDK dan DKTK merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk mendukung terciptanya langkah pemulihan yang diperlukan. “OJK menegaskan bahwa proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas sektor jasa keuangan secara nasional,” tulis keterangan pers.
Sehubungan dengan hal itu, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif PMDK, dan Deputi Komisioner DKTK untuk sementara waktu akan dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola yang berlaku. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keberlangsungan kebijakan, pengawasan, serta pelayanan OJK kepada masyarakat dan pelaku industri jasa keuangan tetap berjalan dengan baik.
“OJK berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik dan pelaku industri jasa keuangan melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap proses kelembagaan.”
Rekam Jejak Mahendra Siregar
Mahendra Siregar, SE., M.Ec., adalah seorang ekonom yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ia telah menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK sejak 20 Juli 2022. Sebelumnya, ia juga pernah mengemban tugas sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia.
Kehidupan Pribadi
Mahendra Siregar lahir di Bandung, Jawa Barat pada 17 Oktober 1962. Saat ini, ia telah berusia 62 tahun. Ia telah memiliki istri yang bernama Ita Ritonga dan dikaruniai tiga anak.
Pendidikan
Mahendra Siregar pernah mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan berhasil meraih gelar Sarjana Ekonomi pada 1986. Setelah itu, ia melanjutkan studi S2 di Universitas Monash, Australia, dan berhasil lulus dengan gelar Master of Economics (M.Ec) tahun 1991.
Karier
Perjalanan karier Mahendra Siregar dimulai sebagai pelayan publik di Departemen Luar Negeri tahun 1986. Lalu, ia ditugaskan sebagai Economic Third Secretary Kedutaan Besar Indonesia di London dari tahun 1992 hingga 1995 dan duta informasi Kedutaan Besar Indonesia di Washington D.C. selama 3 tahun pada 1998 sampai dengan 2001. Mahendra kemudian bergabung dengan Kementerian Koordinator Perekonomian pada 2001. Ia dipercaya menjadi Asisten Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, kemudian menjadi Deputi Menko Perekonomian Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional dari tahun 2005 hingga 2009.
Ia menempati jabatan itu dengan menteri yang berganti-ganti, yaitu Aburizal Bakrie (2005–2006), Boediono (2006–2008), dan Sri Mulyani Indrawati (2008–2009). Pada bidang perbankan, Mahendra juga pernah menempati posisi sebagai direktur utama Indonesia Eximbank. Ia juga pernah menjabat komisaris beberapa perusahaan, yaitu PT Dirgantara Indonesia (2003–2008) dan PT Aneka Tambang (2008–2009). Kemudian sejak November 2009, Mahendra ditunjuk oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono menempati posisi sebagai Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu. Setelah sekitar dua tahun menempati posisi Wakil Menteri Perdagangan, Mahendra dipercaya menempati posisi Wakil Menteri Keuangan. Pada tahun 2013 hingga 2014, ia ditugaskan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Saat Joko Widodo menjabat sebagai Presiden RI ke-7, Mahendra ditunjuk menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Tak sampai disitu, ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia mulai 25 Oktober 2019 hingga 19 Juli 2022. Terhitung sejak 20 Juli 2022, Mahendra mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan hingga sekarang.
Harta Kekayaan
Mengutip dari situs e-LHKPN KPK, Mahendra Siregar diketahui memiliki kekayaan mencapai Rp 28.228.545.370. Laporan harta kekayaan Mahendra yang terbaru diterbitkan pada 31 Desember 2023. Adapun rincian kekayaan Mahendra yakni sebagai berikut:
A. TANAH DAN BANGUNAN
Rp 10.225.000.000
1. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 4.350.000.000
3. Bangunan Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN, HASIL SENDIRI Rp 1.650.000.000
4. Bangunan Seluas 102 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT, HASIL SENDIRI Rp 2.690.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/200 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp 1.500.000.000.
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
Rp 2.088.900.000
1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD 2.56 A/T Tahun 2022, LAINNYA Rp 1.303.900.000
2. MOBIL, HYUNDAI IONIQ 5 SIGNATURE LONG RANGE Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp 785.000.000.
C. HARTA BERGERAK LAINNYA
Rp 2.200.000.000
D. SURAT BERHARGA
Rp 4.070.386.074
E. KAS DAN SETARA KAS
Rp 9.644.259.296
F. HARTA LAINNYA
Rp 0
Sub Total Rp 28.228.545.370.
Mahendra Siregar tercatat tidak memiliki hutang, sehingga total kekayaan yang dimiliki saat ini mencapai Rp 28.228.545.370.
Dirut BEI Mundur
Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman mengumumkan pengunduran diri dari kursi bos BEI. Keputusan tersebut diambil setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok selama dua hari terakhir, yang berujung pada penerapan trading halt atau penghentian sementara perdagangan saham sebanyak dua kali. Pengumuman pengunduran diri tersebut ia sampaikan kepada wartawan di gedung BEI, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
“Teman-teman sudah mengikuti dua hari terakhir bagaimana kondisi market kita dua hari terakhir, walaupun kondisi kita hari ini membaik, saya ingin menyampaikan statement dan ini tidak ada tanya jawab,” kata Iman. “Saya sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi dua hari kemarin, menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia,” lanjutnya.
Ia berharap keputusan dia mengundurkan diri merupakan yang terbaik untuk pasar modal. “Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik,” ujar Iman. Ia menegaskan pengunduran diri merupakan bentuk tanggung jawabnya selaku Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. “Mudah-mudahan indeks kita yang pagi ini dibuka membaik akan terus membaik di hari-hari berikut,” ucap Iman.
Pada Jumat pagi pukul 09.05 WIB, IHSG berada di level 8.348,54. Ini mengalami kenaikan 116,34 poin atau 1,41 persen. Iman menyatakan kebutuhan administrasi terkait dengan pengunduran dirinya akan mengikuti anggaran dasar BEI. Setelah pengunduran diri Iman, akan ada pelaksana tugas (PLT) yang ditunjuk hingga penunjukan Dirut definitif. “Dokumentasi, administrasi, semuanya akan berlaku sesuai ketentuan anggaran dasar kita, nanti akan ada PLT yang ditunjuk berdasarkan aturan kita sampai ditunjuk definitif Direktur Utama yang baru,” kata Iman.
