Situasi Geopolitik yang Menegangkan dan Tantangan bagi Indonesia
Dunia kini sedang menghadapi fase geopolitik yang sangat berbahaya. Dalam situasi seperti ini, penting bagi negara-negawa untuk memperkuat posisi mereka dalam hal pertahanan maupun diplomasi. Di tengah ketidakstabilan global, Indonesia harus lebih mandiri dan siap menghadapi potensi konflik besar.
Dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan oleh GREAT Institute, Dr. Teguh Santosa, Direktur Geopolitik dari institusi tersebut, menyampaikan pandangannya tentang kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ia menyoroti bagaimana kebijakan Trump membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik internasional dan pertahanan negara-negara lain.
Teguh Santosa mengutip peribahasa Latin yang menyatakan, “Si vis pacem para bellum” atau jika kau mendambakan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Prinsip ini sering digunakan sebagai dasar politik luar negeri realis, di mana tidak ada satu pun yang bisa menjamin dunia akan selalu aman dan damai.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan prinsip inclusive security yang menjunjung kemandirian dalam pertahanan. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada negara yang bergantung sepenuhnya pada negara lain yang lebih kuat, seperti yang terjadi pada Venezuela, di mana presidennya diculik oleh Amerika.
Pendekatan Personalistik dalam Kebijakan Luar Negeri
Selain itu, Dr. Rizal Darma Putera, yang juga menjadi pembicara dalam diskusi tersebut, membahas langkah-langkah tegas yang diambil oleh Trump, termasuk perintah penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Menurut Rizal, kebijakan luar negeri Trump didasarkan pada keputusan individu, yang sering disebut sebagai faktor idiosyncratic yang dipengaruhi kepribadian.
Ia menjelaskan bahwa pendekatan personalistik dalam kebijakan luar negeri bukan hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga ditemukan pada pemimpin-pemimpin lain seperti Putin di Rusia, Xi Jinping di Cina, bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia.
Dampak Unilateralisme Amerika Serikat
Dr. Darmansjah Djumala, mantan Duta Besar RI untuk Republik Austria dan Kantor PBB di Wina, menyampaikan bahwa kebijakan unilateral Amerika era Trump dapat melemahkan tatanan global. Ia menilai bahwa tindakan-tindakan sepihak yang dilakukan oleh AS dapat memicu negara-negara lain untuk bertindak sebaliknya, seperti invasi Rusia terhadap Ukraina dan ancaman Cina terhadap Taiwan.
Menurutnya, unilateralisme regional dapat berdampak pada munculnya unilateralisme global, di mana setiap negara besar akan bertindak sepihak di kawasan masing-masing, sehingga melanggar pakem politik luar negeri yang sudah ada.
Pentingnya Diplomasi Lunak dan Meta-Diplomasi
Darmansjah menambahkan bahwa Indonesia perlu mengedepankan soft-diplomacy yang mengutamakan perundingan damai. Selain itu, ia menyarankan penggunaan pendekatan baru, yaitu meta-diplomacy, yang berbasis nilai moral dan etika.
“Modal utama metadiplomasi Indonesia sudah ada, seperti spirit Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok serta reputasi sebagai bangsa moderat dan toleran,” ujarnya.
Peran Presiden Prabowo dalam Isu Perdamaian Gaza
Dalam penutup diskusi, Teguh Santosa menyebutkan bahwa keputusan Presiden Joko Widodo mengikuti inisiatif Trump dalam Board of Peace terkait isu perdamaian Gaza adalah langkah yang tepat. Inisiatif tersebut mendapatkan dukungan dari PBB dalam Resolusi no. 2803 Dewan Keamanan.
“Ini adalah negative peace yang kita perlukan, apa kita mau mendengar berita tiap hari warga Palestina tewas di Gaza dibunuh Tentara Israel? Baru setelah itu kita coba wujudkan positive peace,” kata Teguh.
Kekuatan Rakyat dalam Menghadapi Gejolak Global
Hanief Adrian, Kepala Desk Politik GREAT Institute, menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus bersatu dengan rakyat dalam menghadapi gejolak geopolitik yang berpotensi memicu perang dunia. Ia menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan dari para juru bicara Presiden, terutama dalam menghadapi sentimen negatif yang muncul akibat keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace Gaza.
“Prabowo juga memerlukan dukungan berupa kekuatan rakyat, agar jika perang besar terjadi maka kita mampu bertahan dalam gejolak geopolitik tersebut,” ujarnya.
Hadirnya Para Tokoh dalam Diskusi
Acara ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Dr. Sidratahta Mukhtar, Duta Global untuk SDGs Women Political Leaders Dr. Nurhayati Assegaf, Guru Besar STHM Mayjen TNI Budi Pramono, serta banyak lagi tokoh lainnya yang turut memberikan masukan dalam diskusi ini.
