radaryogya.com – JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Sektor Hukum, HAM, Imigrasi juga Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold. Menurut Yusril, tak kemungkinan besar menghasilkan norma baru untuk membatasi jumlah total calon presiden (Capres) dalam Pilpres mendatang.
“Kalau membaca pertimbangan hukum kemudian diktum putusan, tak mungkin saja menimbulkan norma baru untuk membatasi jumlah total capres,” kata Yusril, Hari Sabtu (4/1/2025).
Menurut dia, sebab hal itu baik segera maupun tidak ada secara langsung akan memulihkan presidential threshold yang justru sudah ada dibatalkan oleh MK. MK dengan tegas menyatakan setiap parpol partisipan pilpres berhak mencalonkan capres. “Kalau merekan mau bergabung mencalonkan seseorang silakan bergabung,” ujarnya.
Yusril menjelaskan, panduan MK justru memberikan arahan agar jikalau parpol-parpol bergabung mencalonkan capres cawapres agar jangan sampai mendominasi. Di sinilah, pembatasan itu perlu diatur sampai maksimum berapa persen dari total parpol partisipan pemilihan mampu bergabung mencalonkan seseorang capres.
Sehingga, ini yang perlu dirumuskan secara hati-hati agar norma UU yang mana nanti dibuat tidaklah bertabrakan dengan putusan MK ini.
“Jangan sampai parpol partisipan pilpres bergabung tanpa batas, misal ada 20 parpol terlibat pemilu, lantas 19 partai gabung ajukan 1 paslon, sisa 1 partai yang mana hanya sekali bisa jadi ajukan 1 calon lagi, akhirnya hanya saja ada 2 paslon saja. Hal ini yang digunakan harus dipikirkan bagaimana membatasi gabungan partai agar tiada mendominasi seperti dikatakan MK,” katanya.
