radaryogya.com – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Ahmad Yohan menggalang langkah Menteri Koordinator Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan yang dimaksud menyokong terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terkait konstruksi serta pemeliharaan irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Menurut Yohan, kebijakan yang disebutkan kemudian lainnya terkait pangan, seperti kenaikan Harga Pembelian Petani (HPP) gabah, serta pemangkasan alur distribusi pupuk subsidi, memproduksi target swasembada pangan pada 2027 optimistis mampu terwujud.
“Kita meninjau pemerintah pusat melakukan berbagai terobosan yang tersebut luar biasa demi ketahanan, lalu swasembada pangan. Sebut saja, HPP gabah naik, alur distirubusi pupuk subsidi dipangkas, lalu pembangunan irigasi akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Melihat semua itu, kami optimistis target swasembada pangan dapat terwujud,” papar Yohan, Akhir Pekan (5/1/2024).
Khusus terkait irigasi, politikus PAN ini menyampaikan, selama ini banyak irigasi yang dimaksud rusak, bahkan sawah yang mana tak memiliki irigasi, dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah daerah.
“Karenanya, inisiatif pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab ini patut diapresiasi. Bukan semata-mata meringankan bupati dan juga gubernur, tapi juga mempercepat terwujudnya ketahanan kemudian swasembada pangan,” ujar Presidium Majelis Nasional Korps Alumni HMI (MN KAHMI) ini.
Anggota DPR dari Dapil NTT I ini juga menjelaskan, DPR tentunya akan mengawasi kebijakan yang dimaksud dapat terealisasi dengan baik. Jangan sampai, niat baik kemudian keseriusan pemerintah pusat untuk segera mewujudkan ketahanan serta swasembada pangan menjadi tiada berjalan oleh sebab itu pelaksanaannya yang mana tiada maksimal atau bahkan diselewengkan.
“Komisi IV DPR tentunya akan mengawal, mengawasi, lalu menjamin konstruksi lalu pemeliharan irigasi oleh pemerintah pusat terlaksana dengan maksimal dan juga tidaklah ada yang dimaksud diselewengkan. Komunitas juga silakan terlibat mengawasi, kalau ada temuan-temuan penyelewengan ungkapkan ke kami,” tegas Yohan.
Sebelumnya, Menko Pangan Zulkifli Hasan memverifikasi Presiden Prabowo Subianto segera meneken Perpres dalam mana pemerintah pusat diperbolehkan untuk merancang juga memelihara irigasi di area banyak daerah.
“Ini baru kita putuskan, pusat sanggup bangun irigasi mau 1.000 sampai 3.000 hektare. Perpres sudah ada selesai, telah rapi, telah di area Mensesneg, kemungkinan besar 1-2 minggu ini dapat ditandatangani,” kata Zulhas, sapaan akrabnya.
Pemerintah, katanya, telah dilakukan menyiapkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk menggarap irigasi sawah di area daerah.
