Kontak Senjata di Distrik Dekai, TNI Kuasai Markas KKB Papua
Pada hari Kamis (22/1/2026), terjadi baku tembak antara pasukan TNI dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua. Peristiwa ini terjadi saat Satgas Koops TNI Habema yang sedang melakukan patroli keamanan berhasil menemukan markas utama OPM Kodap XVI Yahukimo di Distrik Dekai.
Dalam kontak senjata tersebut, para anggota KKB Papua kocar-kacir dan berlarian menyelamatkan diri. Akibatnya, Satgas TNI berhasil merebut dan menguasai markas utama OPM Kodap XVI Yahukimo.
Yahukimo adalah salah satu dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Namun, Yahukimo bukan satu-satunya basis KKB di daerah pegunungan. Mereka juga tersebar di Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Tolikara, serta Yalimo.
Patroli keamanan di Distrik Dekai dimulai sejak Rabu malam (21/1/2026). Satgas melakukan infiltrasi ke Markas Sisibia dan Markas Yalenang. Tujuan dari patroli ini adalah untuk menindaklanjuti ancaman kelompok separatis bersenjata OPM yang selama ini mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Jalan Gunung Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo.
Ancaman yang dimaksud mencakup penembakan terhadap pesawat, penembakan kendaraan aparat, pembakaran sekolah, dan penembakan terhadap warga sipil. Pada dini hari hari Kamis (22/1/2026), akhirnya pasukan terlibat kontak tembak dengan kelompok OPM.
Dari hasil kontak tersebut, beberapa anggota OPM Kodap XVI/Yahukimo dilaporkan tewas. Salah satunya disebut-sebut merupakan tokoh penting. Selain itu, Satgas juga mengamankan beberapa pucuk senjata api.
Satgas juga menyatakan menemukan amunisi, puluhan selongsong, alat komunikasi, perangkat navigasi, telepon genggam, senjata tajam, perlengkapan panah, bendera Bintang Kejora, dan dokumen TPNPB Kodap XVI/Yahukimo. Setelah itu, Satgas berhasil menguasai Markas Sisibia dan Markas Yalenang.
Satgas menyatakan bahwa berkat dukungan seluruh elemen masyarakat, patroli keamanan tersebut berjalan aman dan terkendali. Mereka berharap kegiatan ini mampu melemahkan kekuatan OPM dan meningkatkan rasa aman di wilayah Yahukimo.
Pangkoops Habema Mayjen TNI Lucky Avianto menyatakan bahwa keberhasilan patroli keamanan ini adalah bentuk komitmen TNI dalam menjaga kedaulatan NKRI dan melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata.
“Keberhasilan merebut dua markas OPM Kodap XVI/Yahukimo ini menunjukkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit TNI di medan operasi,” ujar Lucky dalam keterangan yang terkonfirmasi pada Sabtu (24/1/2026).
“Penguasaan Jalan Gunung menjadi langkah strategis untuk memutus ruang gerak dan jalur Logistik OPM serta menjamin keamanan masyarakat di wilayah Yahukimo,” tegas dia.
Ancaman KKB Hingga Gibran Batalkan Kunjungan
Sebelumnya, KKB Papua di Kabupaten Yahukimo sempat menebar ancaman ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Papua. Akibatnya, Gibran batal melakukan kunjungan ke Kabupaten Yahukimo pada Rabu (14/1/2026).
Semula, Yahukimo masuk dalam agenda kunjungan kerja Wapres Gibran usai meninjau Pasar Potikelek dan SMA Negeri 1 Wamena. Namun, muncul ancaman penembakan dari KKB Papua yang ditujukan ke rombongan Wapres Gibran.
Komandan Operasi TPNPB Kodap XVI Yahukimo, Mayor Kopitua Heluka di Yahukimo pada Selasa (13/1/2026), mengatakan bahwa pasukan TPNPB Kodap XVI Yahukimo di bawah pimpinan Akar Heluka telah melakukan penembakan terhadap sebuah pesawat sipil yang ditumpangi oleh aparat militer yang telah memasuki wilayah perang di Yahukimo.
Mayor Kopitua Heluka juga melaporkan bahwa penembakan pesawat kemarin sebagai peringatan keras kepada Wapres Gibran untuk tidak memasuki wilayah perang di Yahukimo. “Jika melanggar maka kami TPNPB Kodap XVI Yahukimo siap menembak rombongan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka dan rombongannya,” ujar dia melalui siaran pers yang diterima Tribun-Papua.com.
TPNPB menegaskan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakilnya Gibran Rakabuming Raka dan kabinetnya agar menyelesaikan dahulu sengketa politik di Tanah Papua antara orang Papua dengan pemerintah Indonesia. “Jika tidak, maka TPNPB di 36 Komando Daerah Pertahanan di seluruh tanah Papua siap menggagalkan seluruh pembangunan di atas tanah Papua,” ujarnya.
Ia berpesan kepada rakyat Papua dari Sorong hingga Samarai untuk tidak memberikan tanah adat kepada negara kolonial Indonesia demi pembangunan lahan sawit, padi dan pembangunan pos militer Indonesia. Kelompok yang menuntut kemerdekaan dari Indonesia itu, menilai kebijakan sawit, padi dan militerisasi akan mengancam kehidupan masyarakat adat.
